DIALEKSIS.COM | Dunia - Mahkamah Agung India telah memberikan bantuan sementara kepada ribuan orang yang menghadapi penggusuran paksa dari rumah mereka di negara bagian Uttarakhand.

Mahkamah Agung menunda perintah pengadilan tinggi sebelumnya dan mengatakan "solusi yang bisa diterapkan" harus ditemukan.

Pejabat pemerintah menuduh bahwa orang-orang yang terkena dampak telah merambah tanah milik Indian Railways.

Pada bulan Desember, pengadilan tinggi negara meminta otoritas perkeretaapian untuk membersihkan lahan setelah memberi mereka pemberitahuan seminggu.

Tetapi warga telah memprotes, mengatakan mereka tidak punya tempat tujuan.

Laporan mengatakan sekitar 50.000 orang akan menjadi tunawisma jika perintah pengadilan tinggi dilaksanakan. Mereka tinggal di lingkungan yang terletak di tanah sepanjang 2 km (1,24 mil) di dekat stasiun kereta api Haldwani di Uttarakhand.

Pada tanggal 20 Desember, dua hakim di pengadilan tinggi telah meminta perkeretaapian untuk "menggunakan kekuatan sejauh yang ditentukan sesuai kebutuhan" untuk mengusir "penghuni yang tidak sah" setelah memberi mereka pemberitahuan seminggu.

Namun Mahkamah Agung mengatakan "ribuan orang tidak dapat dicabut dalam semalam" dan menambahkan bahwa skema rehabilitasi harus dilakukan sebelum penggusuran.

Pertarungan hukum dimulai setelah litigasi kepentingan publik atas penambangan ilegal di daerah tersebut diajukan pada tahun 2013, kemudian ruang lingkup kasus diperluas untuk memasukkan dugaan perambahan juga.

Kepala menteri negara bagian itu mengatakan bahwa pemerintahnya akan mengikuti apa pun yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Uttarakhand, negara bagian berbukit, saat ini sedang mengalami gelombang dingin, dengan suhu minimum sekitar 1 derajat Celsius. [BBC]