DIALEKSIS.COM | Dunia - Mahkamah Konstitusi Prancis telah menyetujui elemen kunci dari reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron, yang memicu protes nasional baru terhadap rencana tersebut.

Sembilan anggota Dewan Konstitusi memutuskan pada hari Jumat (14/4/2023) untuk mendukung ketentuan-ketentuan penting, termasuk menaikkan usia pensiun menjadi 64 dari 62, menilai undang-undang tersebut sesuai dengan aturannya.

Enam proposal kecil ditolak, termasuk upaya memaksa perusahaan besar untuk mempublikasikan data tentang berapa banyak orang berusia di atas 55 tahun yang mereka pekerjakan, dan gagasan terpisah untuk membuat kontrak khusus bagi pekerja yang lebih tua.

Putusan tersebut membuka jalan bagi Macron untuk menerapkan perubahan tidak populer yang telah memicu protes dan pemogokan selama berbulan-bulan.

Keputusan tersebut merupakan kemenangan bagi Macron, tetapi para analis mengatakan itu telah merugikan pribadi pria berusia 45 tahun itu dan menyebabkan gangguan selama berbulan-bulan bagi negara itu dengan protes yang kadang-kadang disertai kekerasan yang telah menyebabkan ratusan orang terluka.

“Tetap di jalur, itu moto saya,” kata Macron pada hari Jumat ketika dia memeriksa upaya restorasi di katedral Notre Dame, empat tahun setelah kebakaran hebat yang memusnahkan mahakarya Gotik itu.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar balai kota Paris dan mencemooh keputusan pengadilan. Beberapa kemudian berbaris melalui pusat kota.

Unjuk rasa yang mengumpulkan ratusan orang meletus di kota-kota lain, termasuk Marseille, Toulouse dan di Lyon di mana polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran, lapor kantor berita AFP. Di kota barat Rennes, pengunjuk rasa membakar pintu masuk kantor polisi.

Natacha Butler dari Al Jazeera, melaporkan dari Paris, mengatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut merupakan kemenangan besar bagi Macron.

“Tapi tidak ada keraguan bahwa itu ada harganya,” katanya, mengingatkan bahwa Prancis mengalami protes besar-besaran selama berbulan-bulan.

"Macron menghadapi situasi di mana dia perlu mencoba membangun kembali kepercayaan dengan serikat pekerja, beberapa anggota parlemen oposisi, dan segmen masyarakat Prancis," tambah Butler. [Aljazeera]