Perdana Menteri Malaysia, Mahathir bin Muhammad. (Foto: Issei Kato/Reuters)

DIALEKSIS.COM | Malaysia - Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad telah mengumumkan Malaysia tidak akan bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Malaysia menandatangani Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC, pada bulan Maret tetapi masih harus meratifikasinya untuk secara resmi menjadi anggota pengadilan yang berbasis di Den Haag.

Partai-partai oposisi menentangnya dengan alasan rasial bahwa hal itu dapat merusak hak istimewa bagi orang Melayu, serta kekebalan sembilan penguasa negara Melayu. Penguasa kaya negara bagian selatan Johor juga baru-baru ini menuduh pemerintah melanggar konstitusi dengan menandatangani perjanjian.

Pada hari Jumat, Mahathir mengatakan kabinet telah memutuskan untuk tidak meratifikasi Statuta Roma karena telah dimanipulasi oleh lawan-lawannya. Dia menolak tuduhan bahwa perjanjian itu akan merusak kedaulatan Malaysia dan keluarga kerajaannya.

"Ini bukan karena kami menentangnya tetapi karena kebingungan politik tentang apa yang ditimbulkannya, yang disebabkan oleh orang-orang dengan kepentingan pribadi," kata Mahathir yang kesal kepada wartawan.

"Saya melihat ini sebagai cara untuk menghitamkan wajah saya karena mereka tahu mereka tidak dapat mengusir saya dengan mudah," kata pria 93 tahun itu.

Langkah ini adalah kebijakan terbaru yang dibelokkan oleh pemerintah, yang mulai berkuasa Mei tahun lalu setelah aliansi oposisi yang dipimpin Mahathir mengalahkan koalisi yang telah memerintah Malaysia selama 60 tahun dengan berjanji untuk menangani korupsi, mencabut undang-undang yang menyalahgunakan hak dan mengubah negara ini menjadi salah satu negara demokrasi terkemuka di Asia Tenggara.

Akhir tahun lalu, pemerintah mundur pada penandatanganan perjanjian PBB tentang diskriminasi rasial setelah pihak oposisi keberatan dengan rencana tersebut, mengklaim itu akan merusak konstitusi dan hak-hak mayoritas Melayu.

Pemerintah Mahathir masih berjuang dengan masalah rasial karena banyak Muslim Melayu, yang merupakan dua pertiga populasi, mendukung oposisi.

Penguasa etnis Melayu tradisional secara konstitusional memimpin sembilan dari 13 negara bagian Malaysia. Mereka tidak memiliki kekuatan eksekutif tetapi sangat dihormati di kalangan Muslim Melayu.

Mahathir mengkritik upaya untuk melibatkan keluarga kerajaan Malaysia dalam wacana menentang pemerintah.

"Mereka mengklaim hukum meniadakan hak-hak orang Melayu, hak-hak penguasa. Ini omong kosong," katanya.

"Kami memahami bahwa ini adalah langkah politik untuk membuat para penguasa mendukung mereka. Tentu saja, beberapa anggota keluarga kerajaan mungkin terlibat, tetapi seluruh gagasannya adalah meminta royalti di Malaysia untuk menentang pemerintah." (Al Jazeera)