Beranda / Berita / Dunia / Mantan PM Makedonia Gruevski mencari suaka di Hungaria

Mantan PM Makedonia Gruevski mencari suaka di Hungaria

Rabu, 14 November 2018 16:13 WIB

Font: Ukuran: - +

Nikola Gruevski 

DIALEKSIS.COM | Skopje - Mantan perdana menteri Macedonia Nikola Gruevski mengatakan pada hari Selasa bahwa dia telah melarikan diri ke Hungaria dan mencari suaka politik di sana, enam bulan setelah dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara atas tuduhan terkait korupsi. 

Polisi Makedonia mengeluarkan surat perintah penangkapan pada hari Senin untuk Gruevski, yang mengundurkan diri pada tahun 2016 setelah 10 tahun berkuasa, setelah dia gagal muncul untuk menjalani hukumannya setelah putusan pengadilan 9 November menolak mosinya untuk penangguhan hukuman.

Di halaman Facebook-nya Gruevski menulis bahwa ia melarikan diri dari negara itu setelah menerima "tak terhitung" ancaman terhadap hidupnya.

 "Saya berada di Budapest sekarang dan saya mencari suaka politik dari pihak berwenang Hongaria. Saya akan selalu setia pada Makedonia dan tidak akan pernah menyerah, "katanya.

Seorang pejabat polisi Makedonia yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Gruevski tidak meninggalkan Makedonia. " Kami masih memeriksa informasi tentang keberadaannya".

Dimce Arsovski, juru bicara partai nasionalis oposisi VMRO-DPMNE yang pernah dipimpin oleh Gruevski, mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang keberadaan mantan perdana menteri itu.

Seorang juru bicara pemerintah Hungaria mengatakan dia tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal pernyataan Gruevski. "Kami tidak dapat mengomentari klaim suaka individu yang masih diproses," katanya dalam email.

Pada 20 Oktober, parlemen Macedonia meratifikasi kesepakatan untuk mengubah nama negara, membawa perselisihan selama beberapa dekade dengan Yunani, yang berarti selangkah lebih dekat untuk diselesaikan.

Delapan puluh deputi di 120 kursi parlemen memberikan suara mendukung penggantian nama negara Balkan sebagai Republik Makedonia Utara - hanya dua pertiga mayoritas yang diperlukan untuk memberlakukan perubahan konstitusi. Reuters


Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda