Mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. [Foto: Getty Images/H Hopkins via DW Indonesia]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Dekan Kennedy School, Douglas Elmendorf menyampaikan, mantan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern akan bergabung sementara dengan Universitas Harvard akhir tahun ini.

Ardern, ikon global dan inspirasi bagi wanita di seluruh dunia, telah ditunjuk untuk mendapatkan beasiswa ganda di Harvard Kennedy School. Dia akan menjabat sebagai Rekan Pemimpin Publik Global Angelopoulos 2023 dan Pemimpin Hauser di Pusat Kepemimpinan Publik sekolah mulai musim gugur ini.

“Jacinda Ardern menunjukkan kepada dunia, kepemimpinan politik yang kuat dan berempati,” kata Elmendorf dalam pernyataannya, Selasa (25/4/2023).

Ia menilai, Ardern akan membawa wawasan penting bagi siswa dan akan menghasilkan percakapan penting tentang pilihan kebijakan publik yang dihadapi para pemimpin di semua tingkatan.

Ardern, yang baru berusia 37 tahun ketika menjadi perdana menteri pada tahun 2017, mengejutkan warga Selandia Baru ketika dia mengumumkan pada bulan Januari bahwa dia mengundurkan diri dari peran tersebut setelah lebih dari 5 tahun karena dia tidak lagi memiliki “cukup energi di dalam tangki” untuk melakukannya dengan adil. 

Dia menghadapi tekanan politik yang meningkat di dalam negeri, termasuk penanganannya terhadap pandemi virus corona, yang awalnya dipuji secara luas tetapi kemudian dikritik oleh mereka yang menentang mandat dan aturan.

Ardern mengungkapkan, melihat peluang Harvard sebagai kesempatan tidak hanya untuk berbagi pengalamannya dengan orang lain, tetapi juga untuk belajar.

"Sebagai pemimpin, seringkali hanya ada sedikit waktu untuk refleksi, tetapi refleksi sangat penting jika kita ingin mendukung generasi pemimpin berikutnya dengan baik," katanya.

Waktu Ardern di Cambridge, Massachusetts, universitas juga akan mencakup tugas sebagai rekan kepemimpinan tata kelola teknologi pertama di Pusat Berkman Klein untuk Internet & Masyarakat sekolah.

"Pusat itu telah menjadi mitra penting ketika Selandia Baru bekerja untuk menghadapi ekstremisme kekerasan secara online setelah seorang pria bersenjata supremasi kulit putih membunuh 51 orang di dua masjid di kota Christchurch pada 2019," kata Ardern. 

Pria bersenjata itu menyiarkan langsung pembantaian tersebut selama 17 menit di Facebook sebelum videonya dihapus.

Dua bulan setelah penembakan, Ardern meluncurkan Panggilan Christchurch dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tujuan inisiatif ini adalah untuk menghilangkan konten teroris dan ekstremis kekerasan secara online.

Lebih dari 50 negara bergabung dalam inisiatif tersebut, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Korea Selatan, serta perusahaan teknologi seperti perusahaan induk Facebook Meta, Amazon, Google, Microsoft, YouTube, Zoom, dan Twitter.

“Pusat tersebut telah menjadi mitra yang sangat penting karena kami telah mengembangkan Seruan Christchurch untuk bertindak dalam mengatasi ekstremisme kekerasan secara online,” kata Ardern.

Menurutnya, persekutuan tersebut akan menjadi kesempatan tidak hanya untuk bekerja secara kolaboratif dengan komunitas penelitian pusat, tetapi juga untuk mengatasi tantangan seputar pertumbuhan alat AI generatif.

Jonathan Zittrain, salah satu pendiri Berkman Klein Center, mengatakan jarang seorang kepala negara dapat tenggelam secara mendalam dalam masalah kebijakan digital yang kompleks dan bergerak cepat.

“Keahlian Jacinda Ardern yang diperoleh dengan susah payah, termasuk kemampuannya untuk menyatukan beragam orang dan institusi akan sangat berharga karena kita semua mencari solusi yang bisa diterapkan untuk beberapa masalah online terdalam,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Ardern mengatakan dia berencana untuk kembali ke Selandia Baru setelah menyelesaikan beasiswanya. [ABC News]