DIALEKSIS.COM | Jakarta - Nigeria akan menangguhkan seluruh aktivitas Twitter hingga waktu yang belum ditentukan, setelah aplikasi media sosial itu menghapus unggahan Presiden Muhammadu Buhari soal ancaman hukuman bagi para separatis regional.

Menteri Informasi Lai Mohammed tidak menjelaskan bentuk penangguhan yang akan diambil. Namun, keputusan itu diambil karena "penggunaan platform yang terus-menerus untuk kegiatan yang bisa merusak keberadaan Nigeria".

"Pemerintah telah menangguhkan operasi microblogging dan layanan jejaring sosial, Twitter, tanpa batas waktu di Nigeria," cuit @FMICNigeria.

Seperti diberitakan Reuters, situs Twitter tidak dapat diakses di Nigeria pada Sabtu (5/6) dini hari di beberapa operator seluler. Sementara itu, aplikasi Twitter dan via web masih bisa diakses dengan operator seluler lainnya.

Airtel, salah satu operator seluler terbesar di Nigeria, menolak ungkapkan mereka telah menerima arahan pemerintah terkait penangguhan tersebut atau tidak.

Hal serupa juga dilakukan MTN yang termasuk operator seluler terbesar di sana.

Sementara itu, Twitter sedang menyelidiki penangguhan operasi oleh pemerintah Nigeria. "Kami akan memberi tahu kabar terbaru setelah mengetahui lebih lanjut," demikian pernyataan Twitter.

Sebelumnya, Twitter mengatakan unggahan Presiden Muhammadu Buhari tentang ancaman hukuman bagi kelompok tertentu telah melanggar kebijakan Twitter.

Tak hanya itu, Menteri Informasi Lai Mohammed juga sempat marah ketika Twitter memilih Ghana sebagai kantor pertamanya di Afrika pada April 2021. Menteri Lai Mohammed mengatakan Twitter telah dipengaruhi pemberitaan yang keliru tentang Nigeria, termasuk laporan tindakan keras di aksi protes pada pemerintah tahun lalu.

Kala itu, pedemo yang menyuarakan reformasi polisi menggunakan media sosial mereka untuk mengumpulkan dana bantuan sekaligus mengunggah bukti dugaan pelecehan. CEO TWitter Jack Dorsey juga ikut bersuara untuk mendorong para pengikutnya turut menyumbang.[CNN Indonesia]