DIALEKSIS.COM | Dunia - Parlemen Denmark telah meloloskan rancangan undang-undang yang melarang pembakaran salinan Al-Quran di tempat umum setelah protes di negara-negara Muslim atas penodaan kitab suci Islam yang menimbulkan kekhawatiran keamanan.

RUU tersebut, yang melarang “perlakuan tidak pantas terhadap tulisan-tulisan yang memiliki kepentingan keagamaan yang signifikan bagi komunitas agama yang diakui”, disahkan dengan 94 suara mendukung dan 77 menentang dalam Folketing yang dihadiri 179 kursi pada hari Kamis (7/12/2023).

Dalam praktiknya, dilarang membakar, merobek, atau menajiskan teks-teks suci di depan umum atau dalam video yang dimaksudkan untuk disebarluaskan.

Mereka yang melanggar hukum berisiko dikenakan denda atau hingga dua tahun penjara. Sebelum berlaku, Ratu Margrethe perlu menandatanganinya secara resmi. Hal itu diperkirakan akan terjadi pada bulan ini.

"Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melawan ejekan sistematis yang, antara lain, berkontribusi terhadap meningkatnya ancaman terorisme di Denmark," kata Kementerian Kehakiman.

Lolosnya RUU ini dilatarbelakangi serangkaian protes publik internasional ke Denmark dan Swedia di mana aktivis anti-Islam membakar atau merusak salinan Al-Quran, memicu ketegangan dengan umat Islam dan memicu tuntutan agar pemerintah melarang praktik tersebut.

RUU tersebut, yang awalnya diumumkan pada akhir bulan Agustus, kemudian diubah setelah adanya kritik bahwa rancangan pertama membatasi kebebasan berekspresi dan akan sulit untuk ditegakkan. Awalnya direncanakan untuk mencakup objek-objek yang memiliki kepentingan keagamaan yang signifikan.

Denmark berupaya mencapai keseimbangan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi, termasuk hak untuk mengkritik agama, dan keamanan nasional karena kekhawatiran bahwa pembakaran Alquran akan memicu serangan.

Kritikus dalam negeri di Swedia dan Denmark berpendapat bahwa pembatasan apa pun terhadap kritik terhadap agama, termasuk dengan membakar Al-Quran, akan melemahkan kebebasan liberal yang telah diperjuangkan dengan keras di wilayah tersebut.

“Sejarah akan menilai kita dengan keras karena hal ini dan dengan alasan yang bagus. Intinya adalah apakah pembatasan kebebasan berpendapat ditentukan oleh kami atau ditentukan dari luar,” kata Inger Stojberg, pemimpin partai Demokrat Denmark yang anti-imigrasi, yang menentang larangan tersebut.

Sementara, pemerintahan koalisi sentris Denmark berpendapat bahwa peraturan baru ini hanya akan berdampak kecil terhadap kebebasan berpendapat dan mengkritik agama dengan cara lain tetap sah.

Swedia juga sedang mempertimbangkan cara untuk secara hukum membatasi penodaan Al-Quran, namun mengambil pendekatan yang berbeda dari Denmark, dimana polisi harus mempertimbangkan keamanan nasional ketika memutuskan permohonan protes masyarakat. [Aljazeera]