Anak-anak pengungsi di barat laut Suriah. [Foto: Omar Haj Kadour/AFP]

DIALEKSIS.COM | Suriah - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tampaknya akan melanjutkan bantuan lintas batas yang penting kepada jutaan orang di barat laut Suriah hingga Januari 2023, menurut para diplomat, setelah berhari-hari berselisih dengan Rusia mengenai operasi besar tersebut.

15 Anggota Dewan Keamanan diperkirakan akan memberikan suara pada rancangan resolusi untuk perpanjangan enam bulan, yang diajukan oleh Irlandia dan Norwegia pada Selasa (12/7/2022).

Operasi untuk mengirimkan makanan, obat-obatan dan tempat tinggal ke daerah yang dikuasai oposisi Suriah dimulai pada tahun 2014 tetapi berakhir pada hari Minggu (10/7/2022). Perlu persetujuan DK PBB untuk melanjutkan karena tidak mendapat dukungan dari otoritas Suriah.

Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris berpendapat enam bulan tidak cukup lama bagi kelompok bantuan untuk merencanakan dan beroperasi secara efektif, tetapi proposal untuk perpanjangan satu tahun, yang didukung oleh 13 anggota dewan, diveto oleh Rusia pada hari Jumat (8/7/2022).

Rusia mengatakan operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Suriah dan bahwa lebih banyak bantuan harus dikirim dari dalam negeri.

Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara dan tidak ada veto oleh Rusia, China, AS, Prancis, atau Inggris untuk disahkan.

Operasi kemanusiaan awalnya dikirim dari Irak, Yordania, dan dua titik di Turki, tetapi Rusia dan China secara bertahap menguranginya hingga menjadi penyeberangan tunggal di Bab al-Hawa di perbatasan Turki-Suriah.

Namun, Irlandia-Norwegia memberikan pembaruan pada Januari 2023 selama enam bulan lagi, tergantung pada adopsi resolusi baru. Ini juga membutuhkan pengarahan setiap dua bulan tentang penerapan sistem dan menyerukan laporan khusus tentang kebutuhan kemanusiaan di kawasan itu kepada sekretaris jenderal PBB pada 10 Desember.

Meskipun merupakan penyelamat bagi orang-orang di Idlib, operasi bantuan telah lama menjadi isu yang diperdebatkan, tetapi Direktur Crisis Group PBB Richard Gowan mengatakan invasi Rusia ke Ukraina pada Februari telah “merumitkan negosiasi di Suriah tahun ini”. [Aljazeera]