DIALEKSIS.COM | Dunia - Hampir 60 persen penduduk Sudan Selatan akan mengalami kerawanan pangan akut tahun depan, dengan lebih dari dua juta anak berisiko mengalami kekurangan gizi, demikian peringatan data dari tinjauan yang didukung PBB.

Tinjauan Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) terbaru yang diterbitkan pada hari Senin (18/11/2024) memperkirakan bahwa mulai bulan April, 57 persen penduduk akan menderita kerawanan pangan akut, yang didefinisikan PBB sebagai saat "ketidakmampuan seseorang untuk mengonsumsi makanan yang cukup membahayakan nyawa atau mata pencaharian mereka".

Hampir 7,7 juta orang akan digolongkan sebagai kerawanan pangan akut, menurut IPC, meningkat dari 7,1 juta orang pada musim paceklik sebelumnya.

"Tahun demi tahun, kami melihat kelaparan mencapai beberapa tingkat tertinggi yang pernah kami lihat di Sudan Selatan," kata Mary-Ellen McGroarty, direktur negara untuk Program Pangan Dunia (WFP) PBB.

“Ketika kita melihat daerah-daerah dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi, jelas bahwa campuran keputusasaan, konflik dan krisis iklim, adalah pendorong utamanya,” katanya.

Sudan Selatan, negara termuda di dunia, termasuk yang termiskin di dunia dan tengah berjuang melawan banjir terburuk dalam beberapa dekade serta gelombang besar pengungsi yang melarikan diri dari perang di Sudan ke wilayah utara.

Lebih dari 85 persen pengungsi yang kembali dari perang di Sudan akan mengalami kerawanan pangan akut mulai April, menurut data tersebut, yang juga menetapkan bahwa 2,1 juta anak berisiko mengalami kekurangan gizi, yang diperparah oleh kurangnya air minum dan sanitasi yang aman.

“Kekurangan gizi adalah hasil akhir dari serangkaian krisis,” kata Hamida Lasseko, perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Sudan Selatan, seraya menambahkan bahwa lembaga tersebut “sangat khawatir” bahwa jumlah tersebut akan meningkat jika bantuan tidak ditingkatkan.

Pada bulan Oktober, Bank Dunia memperingatkan bahwa banjir yang meluas “memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah kritis”.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan awal bulan ini bahwa 1,4 juta orang terkena dampak banjir, yang telah menyebabkan hampir 380.000 orang mengungsi.

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011, Sudan Selatan terus dilanda ketidakstabilan kronis, kekerasan, dan stagnasi ekonomi serta bencana iklim seperti kekeringan dan banjir. Negara ini juga menghadapi periode kelumpuhan politik lainnya setelah pemerintah menunda pemilu selama dua tahun hingga Desember 2026, yang membuat jengkel mitra internasional.

Sudan Selatan membanggakan sumber daya minyak yang melimpah, tetapi sumber pendapatan yang vital hancur pada bulan Februari ketika jaringan pipa ekspor rusak di negara tetangga Sudan yang dilanda perang.[Aljazeera]