DIALEKSIS.COM | New York - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Jumat (18/6/2021) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar. Seperti dilaporkan Reuters, PBB juga mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November.

PBB meminta junta militer membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.

Majelis Umum mengadopsi satu resolusi dengan dukungan 119 negara sekitar empat bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam satu kudeta.

Atas resolusi itu, Belarus meminta agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara 36 abstain, termasuk Tiongkok dan Rusia. Sisanya 37 anggota Majelis Umum tidak memilih.

Pada Jumat (18/6), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendorong Majelis Umum untuk bertindak.

"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma.diatur dalam Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan,” tambahnya.[Beritasatu]