Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres [Foto: Anadolu Agency]
DIALEKSIS.COM | AS - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan masih menunggu kepastian terkait pembayaran tunggakan iuran hampir US$4 miliar yang terutang oleh Amerika Serikat. Kepastian tersebut mencakup besaran dana yang akan dibayarkan serta waktu pencairannya oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu memperingatkan bahwa organisasi dunia itu menghadapi risiko “keruntuhan keuangan yang segera terjadi” jika aturan keuangannya tidak direformasi atau jika seluruh 193 negara anggota gagal memenuhi kewajiban iuran mereka. Peringatan itu secara tersirat ditujukan kepada Amerika Serikat, penyumbang terbesar PBB.
Seorang pejabat PBB mengungkapkan, Amerika Serikat saat ini menunggak US$2,196 miliar untuk anggaran operasional reguler PBB, termasuk US$767 juta untuk tahun berjalan. Selain itu, AS juga memiliki tunggakan sekitar US$1,8 miliar untuk anggaran terpisah misi penjaga perdamaian PBB, angka yang diperkirakan masih akan bertambah.
Misi Amerika Serikat untuk PBB mengonfirmasi bahwa Duta Besar AS Mike Waltz menyatakan pemerintahan Trump berencana melakukan pembayaran awal dalam jumlah signifikan dalam beberapa pekan ke depan. Namun, besaran final pembayaran tersebut masih belum ditentukan. Pernyataan ini pertama kali dilaporkan oleh Reuters.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Sekjen Guterres telah berkomunikasi dengan Waltz “selama beberapa waktu,” dan berbagai badan pengawas PBB juga terus menjalin kontak dengan pejabat Amerika Serikat.
“Kami menunggu kepastian mengenai kapan pembayaran akan dilakukan dan berapa jumlahnya,” ujar Dujarric kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Dalam suratnya kepada seluruh negara anggota pekan lalu, Guterres memperingatkan bahwa dana untuk anggaran operasional reguler PBB berpotensi habis pada Juli mendatang, yang dapat berdampak besar terhadap kelangsungan operasional organisasi tersebut.
Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa PBB belum mencapai potensi maksimalnya. Sepanjang tahun 2025, pemerintah AS tidak melakukan pembayaran apa pun kepada PBB, serta menarik diri dari sejumlah badan di bawah naungan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNESCO, sekaligus menghentikan pendanaan bagi puluhan lembaga internasional lainnya.
Pejabat PBB menyebutkan bahwa sekitar 95 persen dari total tunggakan anggaran reguler PBB berasal dari Amerika Serikat.
Sementara itu, negara kedua dengan tunggakan terbesar adalah Venezuela, dengan utang sekitar US$38 juta. Negara Amerika Selatan tersebut telah kehilangan hak suara di Majelis Umum PBB setelah menunggak iuran selama dua tahun, di tengah krisis ekonomi yang telah berlangsung sebelum serangan militer AS pada Januari lalu yang menggulingkan Presiden Nicolás Maduro.
Hingga batas waktu pembayaran pada 8 Februari, hampir 60 negara telah melunasi iuran tahunan mereka. [AP]
Sebelumnya
