Aditya Wardhana DE Indonesia AIDS Coalition, Fira Abdurrahmann Sekjen Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, dan Raj M. Desai, profesor Georgetown University. Foto: Kolase Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir seluruh bantuan asing termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional (USAID) sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya.

Indonesia AIDS Coalition, yang mengelola program pengentasan HIV dan AIDS, terpaksa menghentikan penugasan petugas lapangan.

“Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, terdapat sekitar 200 hingga 300 petugas lapangan yang seharusnya bekerja setiap hari. Kini, mereka semua telah menerima surat perintah berhenti bekerja,” ujar Direktur Eksekutif Aditya Wardhana dalam wawancara dengan VOA di kantornya di Jakarta.

Sementara itu, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia yang menyelenggarakan pelatihan lingkungan bagi para jurnalis�”menyatakan keheranan atas perubahan mendadak ini.

“Semua orang sudah mengetahui kemungkinan adanya perubahan kebijakan luar negeri AS. Yang mengejutkan kami adalah kecepatan pelaksanaannya. Kami tidak menyangka kejadiannya akan secepat ini,” ungkap Sekretaris Jenderal Fira Abdurrahman kepada VOA.

Seorang penerima dana USAID yang identitasnya dirahasiakan juga mengeluhkan kurangnya kejelasan terkait situasi ini.

“LSM yang bergantung pada dana USAID bahkan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pihak USAID mengenai hal ini. Jadi, kami merasa benar-benar bingung. Kami disuruh berhenti kerja, namun tidak ada ruang untuk diskusi lebih lanjut,” ujarnya.

Pada tahun fiskal 2023, AS mengalokasikan anggaran sebesar 230 juta dolar (sekitar 3,6 triliun rupiah) untuk bantuan di Indonesia, mendanai lebih dari 50 program di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pemberdayaan perempuan, hingga manajemen bencana.

USAID sendiri didirikan pada tahun 1961 di bawah kepemimpinan Presiden John F. Kennedy, sebagai respons terhadap pengaruh Soviet di dunia kala itu. Saat ini, USAID merupakan salah satu lembaga pemberi bantuan terbesar di dunia yang beroperasi di banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun operasionalnya menggunakan kurang dari 1 persen dari anggaran pemerintah federal AS.

Setelah dilantik, Presiden Trump segera memerintahkan pembekuan bantuan asing AS selama 90 hari guna meninjau kembali program-program agar sejalan dengan kebijakan ‘America First’ atau ‘Utamakan Amerika’.

Namun, Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin miliarder Elon Musk menyatakan bahwa Presiden Trump telah menyetujui penutupan operasi USAID. Situs resmi USAID kini mengumumkan bahwa pegawai di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika.

Menurut Raj M. Desai, profesor pembangunan internasional dari Georgetown University, langkah tersebut merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat bantuan asing selalu mendapat dukungan dari presiden dari kedua partai, Demokrat maupun Republik.

“Kenyataannya, beberapa peningkatan terbesar dalam bantuan luar negeri selama beberapa dekade terakhir justru terjadi di bawah kepemimpinan presiden dari Partai Republik,” ujarnya kepada VOA.

“Sebagai contoh, pada pemerintahan pertamanya, Ronald Reagan memimpin peningkatan signifikan dalam bantuan luar negeri AS. Begitu pula dengan George W. Bush di tahun 2000-an yang menggandakan alokasi bantuan AS dan meluncurkan berbagai program baru, termasuk inisiatif darurat presiden untuk penanggulangan AIDS, yaitu PEPFAR,” tambahnya. [voaindonesia]