Program dana hibahn yang digagas Fearless Fund digugat dengan dugaan melanggar bagian dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1866.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Program hibah untuk bisnis yang dijalankan oleh perempuan kulit hitam untuk sementara diblokir oleh pengadilan banding federal dalam kasus yang mencerminkan meningkatnya perselisihan mengenai kebijakan keberagaman perusahaan.

Keputusan 2-1 oleh Pengadilan Banding AS ke-11 yang berbasis di Atlanta untuk sementara waktu mencegah Fearless Fund menjalankan Kontes Strivers Grant, yang memberikan $20.000 kepada bisnis yang setidaknya 51% dimiliki oleh perempuan kulit hitam, di antara persyaratan lainnya.

Dalam sebuah pernyataan hari Minggu (1/10/2023), Fearless Fund yang berbasis di Atlanta mengatakan pihaknya akan mematuhi perintah tersebut namun tetap yakin bahwa pada akhirnya akan memenangkan gugatan tersebut. 

Kasus ini diajukan oleh American Alliance for Equal Rights, sebuah kelompok yang dijalankan oleh aktivis konservatif Edward Blum, yang berpendapat bahwa dana tersebut melanggar bagian dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1866, yang melarang diskriminasi rasial dalam kontrak. 

“Kami sangat tidak setuju dengan keputusan tersebut dan tetap teguh dalam misi dan komitmen kami untuk mengatasi kesenjangan yang tidak dapat diterima yang terjadi antara perempuan kulit hitam dan perempuan kulit berwarna lainnya di bidang modal ventura,” kata Fearless Fund.

Perintah tersebut, yang dikeluarkan pada hari Sabtu, membatalkan keputusan Hakim Distrik AS Thomas W. Thrash pada hari Selasa yang menolak permintaan Aliansi Amerika untuk menghentikan program tersebut. Mayoritas panel yang terdiri dari tiga hakim menulis bahwa program Fearless Fund “mengeksklusifkan ras” dan kelompok Blum kemungkinan besar akan menang.

“Para anggota American Alliance for Equal Rights merasa bersyukur bahwa Sirkuit ke-11 telah mengakui kemungkinan bahwa Kontes Hibah Fearless Strivers adalah ilegal,” kata Blum dalam sebuah pernyataan. “Kami menantikan penyelesaian akhir dari gugatan ini.”

Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Charles R. Wilson mengatakan bahwa menggunakan undang-undang tahun 1866 untuk menentang program Fearless Fund adalah “penyimpangan niat Kongres”, mengingat undang-undang era Rekonstruksi dimaksudkan untuk melindungi orang kulit hitam dari pengucilan ekonomi. Wilson mengatakan gugatan itu kecil kemungkinannya akan berhasil.

Kasus ini telah menjadi ujian karena perselisihan mengenai pertimbangan rasial beralih ke tempat kerja setelah keputusan Mahkamah Agung AS pada bulan Juni yang mengakhiri tindakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Kontes hibah ini merupakan salah satu dari beberapa program yang dijalankan oleh Fearless Fund, yang didirikan untuk menjembatani kesenjangan akses pendanaan bagi pengusaha perempuan kulit hitam, yang menerima kurang dari 1% pendanaan modal ventura. Agar memenuhi syarat untuk menerima hibah, sebuah bisnis harus dimiliki setidaknya 51% oleh perempuan kulit hitam, di antara kualifikasi lainnya.

Fearless Fund telah merekrut pengacara hak-hak sipil terkemuka, termasuk Ben Crump, untuk membela diri dari tuntutan hukum tersebut. Para pengacara berpendapat bahwa hibah tersebut bukanlah kontrak, melainkan sumbangan yang dilindungi oleh Amandemen Pertama.

Dalam pendapat mayoritasnya, panel banding tidak setuju, dan menulis bahwa Amandemen Pertama “tidak memberikan hak kepada terdakwa untuk mengecualikan seseorang dari rezim kontrak berdasarkan ras mereka.”[ABC News]