DIALEKSIS.COM | Israel - Pengadilan tinggi Israel memungkinkan untuk memvalidasi disposisi warga Palestina dan penghancuran rumah mereka di Tepi Barat yang diduduki, sebuah laporan baru telah ditemukan. 

Menurut laporan itu, yang dirilis pada hari Rabu oleh kelompok hak asasi Israel B'tselem, Mahkamah Agung Israel telah memungkinkan negara untuk terus menerapkan kebijakan ilegal sambil mengabaikan cacat dalam "kebijakan perencanaan" Israel di Tepi Barat.

Laporan, "Keadilan Palsu", merinci bagaimana kebijakan negara meminimalkan pembangunan Palestina dan bertujuan untuk memperluas pembangunan permukiman ilegal Yahudi.

"Ketika, dihadapkan dengan tidak ada pilihan lain, Palestina dipaksa untuk membangun tanpa izin, struktur dianggap 'melanggar hukum' dan Israel mengeluarkan perintah pembongkaran," kata B'Tselem.

Laporan ini didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap ratusan kasus Mahkamah Agung, dan keputusan mengenai pembongkaran rumah-rumah Palestina di Tepi Barat.

Menurut B'Tselem, dalam kasus-kasus ini tidak ada hakim yang menerima argumen para pemohon Palestina yang berusaha untuk membatalkan perintah pembongkaran.

Angka B'Tselem dari 2006 hingga 2018 mengungkapkan Israel menghancurkan sedikitnya 1.401 unit perumahan Palestina di Tepi Barat saja, meninggalkan lebih dari 6.000 orang tanpa rumah.

"Fakta bahwa para hakim memilih, berulang-ulang kali, untuk menyetujui dan mengesahkan kebijakan Israel, memainkan peran penting dalam semakin memperkokoh pendudukan dan perusahaan pemukiman dan dalam mengusir warga Palestina dari tanah mereka," Yael Stein, seorang peneliti B'Tselem dan penulis laporan itu, kepada Al Jazeera.

Tahun lalu, pengadilan tinggi Israel menolak petisi menentang pembongkaran desa Bedouin Palestina, Khan al-Ahmar, yang terletak di Tepi Barat, beberapa kilometer dari Yerusalem.

Keputusan itu "secara akurat mencerminkan" bagaimana Israel membingkai kebijakannya mengenai pembangunan Palestina di Tepi Barat selama bertahun-tahun, kata laporan itu.

Khan al-Ahmar telah menarik perhatian internasional untuk pertempuran hukum selama bertahun-tahun dengan pihak berwenang Israel atas kelangsungan hidupnya.

Pihak berwenang Israel memberi warga batas waktu untuk membongkar rumah mereka setelah pembongkaran diberi lampu hijau oleh pengadilan Israel pada September 2018 dengan dalih bahwa itu dibangun tanpa izin.

Tetapi orang-orang Palestina mengatakan izin membangun tidak mungkin diperoleh, berbeda dengan ekspansi cepat permukiman Yahudi-saja Israel, yang ilegal menurut hukum internasional.

Lokasi desa antara dua permukiman utama Israel, Maale Adumim dan Kfar Adumim, telah menjadi duri di sisi pemerintah Israel, yang ingin memperluas keduanya untuk membangun cincin pemukiman di sekitar Yerusalem Timur yang diduduki.

Penghancuran Khan al-Ahmar, sekarang ditahan, juga akan memungkinkan pemerintah Israel untuk secara efektif membagi dua Tepi Barat.

"Berkali-kali, para hakim telah mengabaikan niat yang melatarbelakangi kebijakan Israel dan fakta bahwa, dalam praktiknya, kebijakan ini memaksakan larangan yang hampir secara menyeluruh terhadap pembangunan Palestina," kata laporan itu. Al Jazeera