DIALEKSIS.COM | Dunia - Pengadilan Tinggi Malaysia telah memutuskan bahwa 16 hukum Islam di negara bagian Kelantan di bagian timur laut Malaysia tidak konstitusional dalam sebuah keputusan penting yang dapat berdampak besar pada sistem hukum negara tersebut.

Dengan mayoritas suara 8-1, Pengadilan Federal memutuskan pada hari Jumat (9/2/2024) bahwa pemerintah negara bagian Kelantan tidak memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengenai pelanggaran mulai dari sodomi hingga pelecehan seksual, kepemilikan informasi palsu, mabuk-mabukan dan pengukuran timbangan, karena semuanya sudah ada tercakup dalam hukum perdata dan merupakan tanggung jawab parlemen federal.

Malaysia adalah negara federal di mana negara bagian memiliki yurisdiksi atas hukum yang berkaitan dengan Islam, agama resmi. Negara ini juga menjalankan sistem hukum ganda di mana hukum Islam berlaku bagi umat Islam, yang jumlahnya lebih dari 60 persen dari populasi, dalam urusan pribadi dan keluarga, serta praktik agama mereka. Semua pelanggaran lainnya ditangani oleh pengadilan sipil.

Kelantan, yang dipandang sebagai jantung budaya Muslim etnis Melayu, telah dikuasai oleh oposisi Parti Islam SeMalaysia (PAS) sejak tahun 1990.

“Kekuasaan parlemen dan badan legislatif negara bagian dibatasi oleh Konstitusi Federal dan mereka tidak dapat membuat undang-undang apa pun yang mereka suka,” kata Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mai seperti dikutip oleh radio BFM Malaysia saat menyampaikan temuan panel sembilan hakim tersebut.

Kasus ini diajukan pada tahun 2022 oleh pengacara Kelantan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan putrinya setelah pemerintah negara bagian mengeluarkan serangkaian undang-undang baru tentang pelanggaran Islam.

Keduanya menantang konstitusionalitas 18 undang-undang dengan alasan bahwa undang-undang tersebut berada di luar yurisdiksi majelis negara bagian dan sudah dilindungi oleh parlemen.

Pengadilan Federal tidak membatalkan dua undang-undang lainnya dan Ketua Hakim Tengku Maimun menekankan bahwa kedua perempuan tersebut tidak mengajukan kasus tersebut untuk menantang posisi Islam atau sistem hukum Islam.

Hal itu kembali ditegaskan Nik Elin Zurina saat berbicara kepada wartawan usai acara.

“Sebagai pengacara, kami adalah petugas pengadilan dan saya yakin tugas kami sebagai praktisi hukum adalah menegakkan dan membela kedaulatan hukum,” katanya, menurut Malay Mail. “Aku melakukan ini bukan untuk diriku sendiri, tapi semuanya.

Sekitar 1.000 orang termasuk pendukung PAS dan Muslim konservatif berkumpul di luar pengadilan di Putrajaya menjelang keputusan tersebut.

Takiyuddin Hassan, sekretaris jenderal PAS dan anggota parlemen, mengkritik keputusan tersebut dan mengatakan partainya akan mengangkat masalah ini di parlemen pada sidang akhir bulan ini.

“Kami sangat sedih hari ini,” katanya. “Ini adalah Jumat Hitam. Black Friday karena keputusan tersebut melanggar hukum Syariah Islam.” [Aljazeera]