Seorang pria memeluk seorang wanita yang menangis saat acara pelepasan para pekerja Departemen Luar Negeri AS di Washington, D.C., AS pada Jumat (11/7/2025).[Foto: Reuters/Annabelle Gordon]
DIALEKSIS.COM | AS - Pemerintah Amerika Serikat memberhentikan 1.353 pegawai Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang telah lama direncanakan, menurut laporan eksklusif dari Reuters dan Associated Press.
Langkah PHK massal ini akan memengaruhi 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pejabat dinas luar negeri, berdasarkan dokumen internal yang diperoleh kedua kantor berita tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, membenarkan keputusan tersebut saat menghadiri kunjungan diplomatik di Malaysia pada Rabu (10/7/2025).
“Tujuan kami adalah untuk melanjutkan rencana yang telah kami sampaikan kepada Kongres beberapa minggu yang lalu dan yang telah kami rancang selama berbulan-bulan,” ujar Rubio.
Rubio pertama kali mengumumkan rencana restrukturisasi pada April lalu. Namun, prosesnya sempat tertahan karena gugatan hukum yang diajukan oleh sejumlah kelompok pegawai, hingga akhirnya Mahkamah Agung AS mencabut blokir tersebut pada 8 Juli, memungkinkan PHK dilanjutkan sementara proses hukum berjalan di pengadilan yang lebih rendah.
Departemen Luar Negeri AS memiliki sekitar 80.000 pegawai hingga September tahun lalu, termasuk 14.000 pejabat dinas luar negeri dan 13.000 pegawai negeri sipil. Rencana pengurangan ini adalah bagian dari target pemangkasan hingga hampir 1.900 orang, sebagaimana diusulkan kepada Kongres pada Mei 2025.
Rubio menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk membentuk institusi yang lebih ramping dan efisien.
“Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini membengkak, birokratis, dan tidak mampu menjalankan misi diplomatik esensialnya di era baru persaingan kekuatan besar ini,” tulisnya dalam pernyataan resmi pada 22 April.
Ia menambahkan bahwa model baru ini dirancang untuk membawa Departemen Luar Negeri “masuk ke abad ke-21”, memangkas program yang dianggap tidak relevan dengan kepentingan nasional, dan “membuat Departemen Luar Negeri Hebat Kembali”.
Namun, kebijakan ini menuai kritik keras, terutama dari Partai Demokrat di Senat. Ketua Fraksi Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri, Jeanne Shaheen, menyebut langkah ini “sembrono dan tanpa pandang bulu”.
“Ada konflik aktif dan krisis kemanusiaan di Ukraina, Sudan, Gaza, Haiti, dan Myanmar. Sekaranglah saatnya memperkuat diplomasi kita, bukan melemahkannya,” kata Shaheen dalam pernyataan tertulis.
Para pengamat juga mempertanyakan konsistensi kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang, di satu sisi, menjanjikan pendekatan non-militer dan penguatan ekonomi global, namun di sisi lain, justru memangkas tenaga diplomatik secara signifikan.
“Semua ini sama sekali tidak masuk akal bagi saya,” ujar Joshua Shifrinson, pakar kebijakan luar negeri dari Universitas Maryland. “Tampaknya sangat bertentangan dengan apa yang dibutuhkan negara ini ke depan, dan juga bertentangan dengan arah kebijakan luar negeri pemerintahan itu sendiri.” [Reuters/AP]
Sebelumnya
