Gedung Keamanan (DOJ) AS. [Foto: Fordham Law News]

DIALEKSIS.COM | AS - Sejumlah pusat advokasi imigran dan lembaga nirlaba telah mengajukan gugatan terhadap Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri karena menutup program orientasi hukum bagi imigran, termasuk orang-orang yang ditahan di fasilitas penahanan ICE.

Gugatan tersebut diajukan seminggu setelah Departemen Kehakiman memberi tahu penyedia layanan hukum yang menerima dana federal untuk berhenti memberikan orientasi hukum dan pekerjaan lain yang dimaksudkan untuk mendukung imigran di pengadilan imigrasi dan fasilitas penahanan.

"Dengan meningkatnya penahanan, proses deportasi yang cepat, dan pusat penahanan baru, akses hukum ke pusat penahanan ini untuk memastikan kegiatan ini dilakukan sesuai hukum yang berlaku tidak pernah lebih penting," kata gugatan tersebut. 

"Program yang dipermasalahkan di sini sangat penting: mereka menyediakan proses hukum dasar bagi non-warga negara dan mereka memastikan pengacara secara teratur berada di dalam pusat penahanan untuk mengamati atau diberi tahu tentang potensi pelanggaran hukum."

Kelompok tersebut berpendapat bahwa program orientasi hukum dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan banyak lembaga nirlaba kehilangan akses ke fasilitas penahanan di seluruh negeri.

"Dengan menolak akses penyedia Program, Tergugat memastikan bahwa tidak ada penyedia layanan hukum yang mengawasi apa yang dilakukan pemerintah di dalam," kata pengaduan tersebut.

Pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri menolak berkomentar ketika dihubungi oleh ABC News. Departemen Kehakiman tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dalam pengaduan setebal 51 halaman, kelompok tersebut berpendapat bahwa karena pengadilan imigrasi tidak menjamin hak individu untuk mendapatkan penasihat hukum, program tersebut diperlukan karena memberikan akses penting kepada warga negara non-deportasi ke informasi hukum dasar.

Program yang ditutup meliputi Program Orientasi Hukum; Pusat Bantuan Pengadilan Imigrasi; Program Orientasi Hukum Kelompok Keluarga; dan Inisiatif Penasihat Hukum untuk Anak-anak, yang menyediakan perwakilan hukum bagi anak-anak dalam proses pengadilan imigrasi.

"Informasi yang disediakan Program tersebut adalah tingkat paling dasar dari proses hukum yang berhak diterima oleh non-warga negara dalam proses pengusiran," kata pengaduan tersebut. [abc news]