Demonstrasi pelajar di Prancis. Imbas dari unjuk rasa yang semakin meluas, sekitar 500 sekolah menengah atas (SMA) diperkirakan akan ditutup, baik secara parsial maupun total, pada Senin (5/10). Foto: Reuters/Nacho Doce
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gelombang protes besar-besaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar telah melumpuhkan sebagian sistem pendidikan di Prancis. Diperkirakan sekitar 500 sekolah menengah atas (SMA) di seluruh negeri akan ditutup, baik secara keseluruhan maupun sebagian, pada Senin (5/10/2026) esok hari.
Menurut data kepolisian setempat, saat ini terdapat sekitar 900 titik aksi demonstrasi, pemblokiran, serta insiden kekerasan yang berlangsung di luar sekolah-sekolah di berbagai wilayah Prancis. Eskalasi massa kian tak terhindarkan dan memicu kekacauan di fasilitas umum. Di Marseille, wilayah selatan Prancis, aksi pembakaran tempat sampah oleh siswa di lingkungan sekolah menyebabkan sejumlah guru secara tidak sengaja terkena cipratan bensin. Sementara itu, massa aksi di Strasbourg dilaporkan nekat membakar setidaknya satu unit mobil di jalanan.
Sebagai langkah antisipasi untuk membatasi ruang gerak para perusuh dan mencegah kerusakan lebih lanjut, pemerintah daerah terpaksa menghentikan sementara layanan transportasi trem.
Akumulasi kekecewaan terhadap sistem pendidikan terlihat dari aksi turun ke jalan ini dipicu oleh ketidakpuasan mendalam pelajar terhadap kondisi infrastruktur dan kualitas pendidikan publik di Prancis. Pemimpin serikat guru yang turut bersolidaritas dalam aksi tersebut, Sophie Vénétitay, menegaskan bahwa sistem pendidikan publik Prancis berada dalam kondisi yang sangat buruk setelah 10 tahun berada di bawah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. "Segalanya kurang," kritik Vénétitay di sela-sela aksi unjuk rasa.
Bentrokan antara demonstran pelajar dan aparat penegak hukum pun menelan banyak korban. Lebih dari 300 orang terdiri dari polisi, petugas pemadam kebakaran, guru, hingga siswa dilaporkan mengalami luka-luka akibat lemparan benda tumpul dan tembakan proyektil pengendali massa. Kepala Kepolisian Paris mengonfirmasi bahwa lebih dari 300 personel polisi dan gendarmerie terluka dalam upayanya meredam amarah massa.
Di sisi lain, aparat juga dituding menggunakan kekuatan yang berlebihan. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri Prancis tengah melakukan penyelidikan internal di tubuh kepolisian menyusul laporan tindakan brutal petugas terhadap tiga orang siswa. Sejak gelombang protes meletus, aparat dilaporkan telah menangkap dan mengamankan hampir 3.000 siswa SMA yang mayoritas masih berusia 15 hingga 18 tahun.
Reaksi Tegas Kabinet Darurat
Merespons krisis nasional ini, Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, langsung menggelar rapat kabinet darurat. Lecornu bahkan menginstruksikan seluruh jajaran menterinya untuk membatalkan rencana kunjungan atau perjalanan agar fokus menangani kerusuhan yang kian masif.
Pemerintah menuding partai sayap kiri radikal, La France Insoumise (LFI), sebagai pihak yang memprovokasi aksi tersebut. Namun, tuduhan ini dibantah keras oleh politisi LFI, Louis Boyard, serta kandidat presiden LFI, Jean-Luc Mélenchon, yang mengklaim bahwa partai mereka selalu mendukung metode pergerakan tanpa kekerasan.
Sementara itu, Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, mengeluarkan peringatan tegas. Darmanin memerintahkan jaksa untuk mengupayakan tuntutan pidana penuh terhadap pelaku kerusuhan. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan akan menyeret dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada para orang tua atas segala kerusakan fasilitas publik yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
Sebelumnya
