kip lhok
Beranda / Berita / Dunia / Ribuan Warga Polandia Ikut Unjuk Rasa Antipemerintah

Ribuan Warga Polandia Ikut Unjuk Rasa Antipemerintah

Minggu, 15 September 2024 14:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Ilustrasi. Ratusan ribu orang berunjuk rasa anti-pemerintah di Polandia. [Foto: AP Photo]


DIALEKSIS.COM | Dunia - Ribuan orang menghadiri unjuk rasa antipemerintah yang diselenggarakan oleh partai oposisi konservatif nasionalis Polandia untuk meningkatkan dukungan sebelum pemilihan presiden tahun depan.

Pemimpin Hukum dan Keadilan Jaroslaw Kaczynski meminta para pendukung untuk aktif di tingkat sosial dan politik dan mendukung kandidat partai dalam pemilihan presiden tahun depan. Ia belum menyebutkan nama kandidatnya.

Kaczynski juga menuduh pemerintah pro-Uni Eropa bertindak melawan kepentingan negara dan melanggar hukumnya dan mengutip penyelidikan yang baru-baru ini dibuka atas tuduhan salah urus dan korupsi pemerintahan Hukum dan Keadilan.

Hingga 4.000 orang dengan bendera nasional putih-merah berkumpul untuk unjuk rasa yang diadakan dalam cuaca berangin di luar Kementerian Kehakiman di Warsawa, yang telah menjadi simbol keretakan mendalam selama bertahun-tahun antara para pendukung Kaczynski dan Donald Tusk, yang sekarang menjadi perdana menteri dan pemimpin partai Platform Sipil berhaluan kanan-tengah.

Partai Hukum dan Keadilan, yang memerintah Polandia selama hampir satu dekade dari tahun 2015 hingga 2023, menuai kritik dari Brussels dan Tusk karena membuat perubahan pada sistem peradilan Polandia yang dianggap tidak demokratis.

Banyak orang di negara berpenduduk 38 juta orang itu juga merasa lelah dengan bahasa agresif dan memecah belah yang digunakan Kaczynski, yang mendiktekan kebijakan pemerintah dari pinggir lapangan, untuk menggalang dukungan.

Partai tersebut kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum tahun 2023, tetapi masih memegang kendali melalui Presiden Andrzej Duda, yang bersekutu dengan Partai Hukum dan Keadilan. Duda, yang masa jabatan kedua dan terakhirnya berakhir pada bulan Agustus, telah memblokir banyak rancangan undang-undang pemerintah. [abc news]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda