DIALEKSIS.COM | Moskow - Rusia dan Turki telah menyetujui zona demiliterisasi" antara gerilyawan dan pasukan pemerintah di Idlib milik Suriah. Hal itu diungkapkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, setelah pembicaraan selama beberapa jam dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang fokus pada penyelesaian krisis.

"Kami telah memfokuskan pada situasi di provinsi Idlib, mempertimbangkan kehadiran kelompok militan besar dan infrastruktur mereka di sana," kata Putin pada konferensi pers setelah pembicaraan.

"Kami telah setuju untuk membuat zona demiliterisasi antara pasukan pemerintah dan militan sebelum 15 Oktober. Zona ini lebarnya 15-20km, dengan penarikan penuh militan garis keras dari sana, termasuk Jabhat Al-Nusra," imbuhnya.

"Sebagai bagian dari pemecahan kebuntuan, semua persenjataan berat, termasuk tank dan artileri, akan ditarik dari zona itu sebelum 10 Oktober," tegas Putin seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (18/9/2018)

Zona ini nantinya akan dipatroli oleh unit militer Turki dan Rusia.

Putin juga mengatakan bahwa sebelum akhir tahun, jalan antara Aleppo dan Hama, serta Aleppo dan Latakia harus dibuka kembali untuk lalu lintas transit.

Menurut Putin, perjanjian tersebut telah menerima "dukungan umum" dari pemerintah Suriah.

Kesepakatan dan masalah lain dari hubungan Rusia-Turki tampaknya membutuhkan waktu hampir 5 jam untuk menuntaskannya. Dalam apa yang tampaknya solusi terobosan, Putin dan Erdogan telah setuju untuk memastikan perdamaian dengan bantuan pasukan Rusia dan Turki.

"Wilayah yang dikendalikan oleh oposisi Suriah harus didemiliterisasi dan oposisi Suriah yang memegang wilayah ini akan tetap di sana. Tetapi bersama dengan Rusia kami akan melakukan upaya untuk membersihkan wilayah-wilayah elemen radikal ini," jelas Erdogan.

Erdogan menekankan kesepakatan ini dirancang untuk mencegah krisis kemanusiaan baru di Suriah, dan akan membantu Turki untuk menghindari situasi yang lebih sulit. Ia sebelumnya telah memperingatkan tentang lonjakan pengungsi akibat perang besar-besaran di Idlib.

Rencana itu adalah hal penting bagi Suriah, di mana kebuntuan di kubu terakhir militan terancam berubah menjadi krisis internasional dalam beberapa pekan terakhir.

Sekitar 70 persen dari provinsi Idlib dikendalikan oleh berbagai faksi teroris, termasuk afiliasi Al Qaeda Suriah Hayat Tahrir al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra), menurut militer Rusia. Pada saat yang sama, baik Turki dan Barat mendukung berbagai kelompok militan yang mereka anggap sebagai oposisi "moderat" terhadap pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad. (Sindonews)