Ilustrasi. Para perempuan Afghanistan telah dilarang untuk berkuliah di universitas negeri dan swasta. [Foto: Ist.]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Pasukan keamanan Taliban di ibu kota Afghanistan pada hari Rabu (21/12/2022) memberlakukan larangan pendidikan tinggi bagi perempuan dengan memblokir akses mereka ke universitas, dengan video yang diperoleh The Associated Press menunjukkan perempuan menangis dan menghibur satu sama lain di luar satu kampus di Kabul.

Penguasa Taliban di negara itu sehari sebelumnya memerintahkan perempuan di seluruh negeri untuk berhenti kuliah di universitas negeri dan swasta segera dan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Pemerintahan yang dipimpin Taliban belum memberikan alasan atas larangan tersebut atau bereaksi terhadap kecaman global yang keras dan cepat terhadapnya.

Wartawan melihat pasukan Taliban di luar empat universitas Kabul pada Rabu. Pasukan menghentikan beberapa wanita untuk masuk, sementara membiarkan yang lain masuk dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka juga berusaha mencegah terjadinya fotografi, pembuatan film, dan protes.

Rahimullah Nadeem, juru bicara Universitas Kabul, membenarkan bahwa kelas untuk mahasiswi telah dihentikan. Dia mengatakan beberapa wanita diizinkan memasuki kampus karena alasan administrasi dan empat upacara wisuda diadakan pada hari Rabu.

Anggota kelompok aktivis yang disebut Persatuan dan Solidaritas Perempuan Afghanistan berkumpul di luar Universitas swasta Edrak di Kabul pada Rabu pagi, meneriakkan slogan-slogan dalam bahasa Dari.

“Jangan jadikan pendidikan politik!” mereka berkata. “Sekali lagi universitas dilarang untuk perempuan, kami tidak mau tersingkir!”

Meskipun pada awalnya menjanjikan aturan yang lebih moderat yang menghormati hak-hak perempuan dan minoritas, Taliban telah secara luas menerapkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam, atau Syariah, sejak mereka merebut kekuasaan pada Agustus 2021.

Mereka telah melarang anak perempuan dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, melarang perempuan dari sebagian besar bidang pekerjaan dan memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian dari kepala hingga ujung kaki di depan umum. Wanita juga dilarang dari taman dan pusat kebugaran.

Sebuah surat yang dibagikan oleh juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi, Ziaullah Hashmi, pada hari Selasa mengatakan kepada universitas swasta dan negeri untuk menerapkan larangan tersebut sesegera mungkin dan untuk memberi tahu kementerian begitu larangan tersebut diberlakukan.

Langkah itu pasti akan merusak upaya Taliban untuk memenangkan pengakuan internasional bagi pemerintah mereka dan bantuan dari donor potensial pada saat Afghanistan terperosok dalam krisis kemanusiaan yang memburuk. Komunitas internasional telah mendesak para pemimpin Taliban untuk membuka kembali sekolah dan memberikan perempuan hak mereka untuk ruang publik.

Qatar dan Pakistan, keduanya negara Muslim, telah menyatakan kekecewaan mereka atas larangan universitas tersebut dan mendesak pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Qatar memainkan peran kunci dalam memfasilitasi negosiasi yang menyebabkan penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun lalu. Ini menyerukan "pemerintah sementara Afghanistan" untuk meninjau larangan sejalan dengan ajaran Islam tentang pendidikan perempuan.

Negara tetangganya, Pakistan, mengatakan posisinya dalam isu pendidikan perempuan "jelas dan konsisten."

Menteri Luar Negeri AS Antony J. Blinken mengatakan Selasa malam bahwa tidak ada negara lain di dunia yang melarang perempuan dan anak perempuan untuk mengenyam pendidikan.

“Taliban tidak dapat berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak semua orang di Afghanistan,” dia memperingatkan. “Keputusan ini akan membawa konsekuensi bagi Taliban.”

Abdallah Abdallah, seorang pemimpin senior di bekas pemerintah sekutu AS di Afghanistan, menggambarkan pendidikan universal sebagai hak “mendasar”.

“Merampas hak perempuan ini sangat disesalkan,” kata Abdallah dalam sebuah Tweet. Dia mendesak kepemimpinan Taliban di negara itu untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. [ABC News]