kip lhok
Beranda / Berita / Dunia / Unjuk Rasa Meluas, Warga Australia Serukan UU Lebih Tegas terkait Kekerasan Perempuan

Unjuk Rasa Meluas, Warga Australia Serukan UU Lebih Tegas terkait Kekerasan Perempuan

Minggu, 28 April 2024 23:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berpidato di depan para pengunjuk rasa di Canberra pada hari Minggu (28/4/2024). [Foto: EPA]


DIALEKSIS.COM | Australia - Unjuk rasa terjadi di seluruh Australia sebagai respons terhadap gelombang kekerasan terhadap perempuan baru-baru ini.

Para pengunjuk rasa ingin kekerasan berbasis gender dinyatakan sebagai keadaan darurat nasional dan diberlakukan undang-undang yang lebih ketat untuk menghentikannya.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan masalah ini adalah krisis nasional.

Di Australia, sepanjang tahun ini, rata-rata seorang perempuan terbunuh setiap empat hari.

Penyelenggara Martina Ferrara mengatakan: "Kami ingin opsi pelaporan alternatif bagi para korban yang selamat agar mereka dapat memiliki cerita mereka sendiri dan memiliki perjalanan penyembuhan dan pelaporan mereka."

“Dan kami ingin pemerintah mengakui bahwa ini adalah tindakan darurat dan segera mengambil tindakan," ucap Ferrara.

Berbicara pada unjuk rasa di ibu kota Canberra yang dihadiri ribuan pengunjuk rasa, Albanese mengakui pemerintah di semua tingkatan perlu berbuat lebih baik.

“Kita perlu mengubah budaya, sikap, sistem hukum dan pendekatan semua pemerintahan,” katanya.

“Kita perlu memastikan bahwa hal ini bukan urusan perempuan, tapi laki-laki juga yang mengubah perilakunya,” tambahnya.

Menanggapi seruan para pengunjuk rasa agar kekerasan terhadap perempuan diklasifikasikan sebagai darurat nasional, Albanese mengatakan klasifikasi tersebut biasanya digunakan saat terjadi banjir atau kebakaran hutan untuk memberikan suntikan dana sementara.

“Kita tidak perlu satu bulan atau dua bulan, kita perlu mengatasi hal ini dengan cara yang serius, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun,” katanya.

Namun Jaksa Agung Federal Australia, Mark Dreyfus, menolak pembentukan komisi untuk menangani kekerasan berbasis gender.

Albanese telah berulang kali menyebut kekerasan berbasis gender sebagai sebuah epidemi, namun hal ini bukanlah hal yang baru: pada tahun 2021, demonstrasi terjadi di seluruh negeri atas tuduhan pelanggaran seksual di dalam pemerintahan.

Di Adelaide, diperkirakan sekitar 3.000 orang berunjuk rasa di luar gedung parlemen kota pada hari Sabtu (27/4/2024).

Protes juga terjadi di Brisbane, Melbourne, Gold Coast dan Newcastle pada hari Jumat dan Sabtu, 9News melaporkan.

Secara keseluruhan, 27 perempuan telah terbunuh dalam 119 hari pertama tahun 2024, menurut data yang dikumpulkan oleh kelompok kampanye Destroy the Joint. [BBC]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI
Komentar Anda