Foto: Aljazeera

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sedikitnya 185 orang tewas dan 1.800 lainnya terluka dalam tiga hari pertempuran antara faksi-faksi yang bersaing di Sudan, menurut perwakilan khusus PBB untuk Sudan, saat Kelompok Tujuh (G7) menyerukan segera diakhirinya permusuhan.

“Ini adalah situasi yang sangat cair sehingga sangat sulit untuk mengatakan ke mana keseimbangan bergeser,” kata Volker Perthes pada hari Senin (17/4/2023) tentang kekerasan antara tentara dan pasukan paramiliter yang dipimpin oleh para jenderal yang bersaing.

Kedua belah pihak menggunakan tank, artileri, dan senjata berat lainnya di daerah padat penduduk. Jet tempur bergemuruh di atas kepala dan tembakan anti-pesawat menerangi langit saat kegelapan turun.

Berbicara kepada wartawan di New York melalui video, Perthes juga mengatakan bahwa pihak yang bertikai "tidak memberikan kesan bahwa mereka menginginkan mediasi untuk perdamaian di antara mereka segera".

Pecahnya kekerasan yang tiba-tiba selama akhir pekan antara dua jenderal tertinggi negara itu, masing-masing didukung oleh puluhan ribu pejuang bersenjata berat, menjebak jutaan orang di rumah mereka atau di mana pun mereka dapat menemukan tempat berlindung, dengan persediaan yang menipis di banyak daerah.

Perebutan kekuasaan antaraJenderal Abdel Fattah al-Burhan, komandan angkatan bersenjata, melawan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, kepala Pasukan Dukungan Cepat (RSF), sebuah kelompok paramiliter. Mantan sekutu bersama-sama mengatur kudeta militer Oktober 2021.

“Tembakan dan penembakan ada di mana-mana,” kata Awadeya Mahmoud Koko, kepala serikat pekerja ribuan penjual teh dan pekerja makanan lainnya, dari rumahnya di distrik selatan Khartoum.

Dia mengatakan sebuah peluru menghantam rumah tetangga pada hari Minggu, menewaskan sedikitnya tiga orang. “Kami tidak bisa membawa mereka ke rumah sakit atau mengubur mereka.”

Kekerasan itu telah meningkatkan momok perang saudara ketika orang Sudan berusaha menghidupkan kembali dorongan untuk pemerintahan sipil yang demokratis setelah puluhan tahun pemerintahan militer.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan lainnya telah menyerukan gencatan senjata. Mesir, yang mendukung militer Sudan, dan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang menjalin hubungan dekat dengan RSF karena mengirim ribuan pejuang untuk mendukung perang di Yaman, juga menyerukan kedua belah pihak untuk mundur.

Pada hari Senin, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali meminta pihak yang bertikai untuk "segera menghentikan permusuhan" memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut "dapat menghancurkan negara dan kawasan".

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang menghadiri pertemuan Kelompok Tujuh di Jepang, berbicara melalui telepon dengan Burhan dan Dagalo secara terpisah dan menggarisbawahi urgensi mencapai gencatan senjata, menurut wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri, Vedant Patel.

Dalam pernyataan bersama pada hari Selasa (18/4/2023), para menteri luar negeri G7 mengutuk pertempuran itu.

"Kami mendesak para pihak untuk segera mengakhiri permusuhan tanpa prasyarat," katanya, menyerukan mereka untuk kembali ke negosiasi dan mengurangi ketegangan.

Kekerasan telah memaksa orang-orang sipil yang ketakutan untuk berlindung di rumah mereka dengan kecemasan akan konflik berkepanjangan yang dapat menjerumuskan Sudan ke dalam kekacauan yang lebih dalam, memupuskan harapan untuk kembali ke pemerintahan sipil yang terganggu oleh kudeta 2021 yang diatur oleh al-Burhan dan Dagalo. [Aljazeera]