Para demonstran berkumpul di Place de la Concorde untuk protes kebijakan usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. [Foto: BBC.com]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Polisi di Paris bentrok dengan pengunjuk rasa setelah pemerintah Prancis memutuskan untuk memaksakan reformasi pensiun tanpa pemungutan suara di parlemen.

Massa berkumpul di Place de la Concorde sebagai tanggapan atas kenaikan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Rencana tersebut telah memicu perdebatan politik dan pemogokan selama dua bulan.

Terakhir, Perdana Menteri Élisabeth Borne menggunakan pasal 49:3 konstitusi, yang mengizinkan pemerintah untuk menghindari pemungutan suara di Majelis.

Keputusan diambil beberapa menit sebelum anggota parlemen dijadwalkan untuk memberikan suara pada RUU kontroversial tersebut, karena tidak ada jaminan untuk memenangkan suara mayoritas.

Langkah itu menyebabkan kemarahan di kalangan politisi oposisi. Banyak yang mencemooh perdana menteri, menyanyikan La Marseillaise dan mengangkat tanda protes di parlemen.

"Mosi tidak percaya akan diajukan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron," ucap pemimpin oposisi sayap kanan Marine Le Pen, dikutip dari BBC.com, Jumat (17/3/2023).

Pemimpin partai sayap kiri La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot, men-tweet bahwa Macron telah menjerumuskan negara itu ke dalam krisis pemerintah, tanpa legitimasi parlemen atau rakyat.

Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Paris dan kota-kota Prancis lainnya untuk menolak langkah tersebut, menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera serikat buruh.

Beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi saat malam tiba. Api dinyalakan di tengah Place de la Concorde dan polisi dengan tameng dan pentungan menembakkan gas air mata dan bergerak membersihkan alun-alun.

Tetapi serikat pekerja bersumpah untuk mempertahankan penentangan mereka terhadap perubahan pensiun, dengan Konfédération Générale du Travail (CGT) mengatakan hari pemogokan dan demonstrasi direncanakan pada Kamis 23 Maret. [BBC]