Muazzinah Yacob BA., MPA., Alumni Kebijakan Publik UGM yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan Aceh. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta segera merealisasikan program Padat Karya Tunai (Cash for Work) guna mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, khususnya untuk pembersihan rumah warga, sanitasi, dan saluran drainase lingkungan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Muazzinah Yacob BA., MPA., Alumni Kebijakan Publik UGM yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan Aceh. Ia menilai hingga saat ini penanganan pascabencana masih berjalan lambat, terutama pada sektor kebersihan lingkungan permukiman warga.
“Sudah lebih dari 40 hari pascabencana, masih banyak rumah warga, sanitasi, dan saluran got kecil yang belum dibersihkan. Kondisi ini sangat berisiko terhadap kesehatan masyarakat,” kata Muazzinah, kepada Dialeksis, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, skema Padat Karya Tunai sangat tepat diterapkan dalam situasi saat ini. Selain mempercepat pembersihan lingkungan, program ini juga dapat memberikan penghasilan langsung bagi masyarakat terdampak bencana.
“Dengan skema cash for work, pekerjaan pembersihan bisa segera tuntas karena melibatkan tenaga kerja lokal, bahkan korban bencana itu sendiri. Mereka bekerja, lingkungan bersih, dan kebutuhan ekonomi keluarga juga terbantu,” ujarnya.
Muazzinah menjelaskan, Padat Karya Tunai merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menyasar kelompok miskin dan rentan. Program ini bersifat produktif karena mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal, sumber daya setempat, dan teknologi sederhana.
“Program ini bukan hanya soal upah, tapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendukung upaya penurunan angka stunting yang sering meningkat pascabencana,” tambah Dosen UIN Ar-Raniry ini.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengoptimalkan pelaksanaan Padat Karya Tunai melalui berbagai sumber keuangan, baik APBN maupun APBA agar mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Upah yang dibayarkan secara tunai, baik harian maupun mingguan, dinilai sangat membantu pemulihan ekonomi warga.
“Ini langkah cepat, konkret, dan berpihak pada rakyat. Jangan menunggu terlalu lama, karena dampak bencana bukan hanya kerusakan fisik, tapi juga tekanan ekonomi dan kesehatan,” tegas mantan Direktur Aceh Institute.
Muazzinah juga menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, agar proses pemulihan pascabencana berjalan adil dan berkelanjutan. [arn]
Sebelumnya
