Aktivis pemuda Aceh, Rezki Oktian. [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Potensi besar cadangan gas alam di Blok Andaman kembali menjadi perhatian publik. Di tengah optimisme terhadap masa depan sektor energi Aceh, kalangan pemuda menilai keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan migas yang ditemukan, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dan tata kelola yang diterapkan sejak awal.
Aktivis pemuda Aceh, Rezki Oktian, yang pernah menjabat sebagai Ketua Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI) Komisariat Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh, menegaskan bahwa momentum pengembangan Blok Migas Andaman harus dimanfaatkan sebagai titik awal membangun model pembangunan yang lebih inklusif dan kolaboratif di Aceh.
Menurutnya, Aceh saat ini memiliki dua modal besar yang sangat strategis, yakni kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya sumber daya manusia berkualitas. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang yang luas bagi para akademisi, profesional, praktisi migas, dan generasi muda untuk terlibat dalam memberikan gagasan bagi pembangunan sektor energi daerah.
"Blok Andaman bukan hanya soal cadangan gas yang besar. Ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa Aceh mampu mengelola kekayaan alamnya dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Kita memiliki banyak putra-putri Aceh yang berkompeten di bidang energi, ekonomi, tata kelola, hingga investasi. Pemikiran mereka perlu menjadi bagian dari proses pembangunan," kata Rezki kepada Dialeksis.com, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak akademisi dan profesional asal Aceh yang aktif menyampaikan berbagai analisis serta rekomendasi terkait pengembangan migas Andaman. Berbagai gagasan tersebut muncul melalui seminar, forum diskusi, media massa hingga media sosial.
Menurut Rezki, fenomena itu menunjukkan bahwa Aceh sebenarnya tidak mengalami kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan strategis.
"Kalau kita perhatikan, banyak sekali ahli migas, ekonom, akademisi, hingga praktisi energi asal Aceh yang memberikan pandangan konstruktif tentang bagaimana Andaman seharusnya dikelola. Ini membuktikan bahwa Aceh memiliki kekayaan intelektual yang luar biasa.
Tantangannya sekarang adalah bagaimana seluruh masukan itu benar-benar didengar dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan," ujarnya.
Rezki mengatakan, dalam praktik pembangunan modern, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam hampir selalu didukung oleh model kepemimpinan yang kolaboratif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa industri migas merupakan sektor yang sangat kompleks, melibatkan aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, hingga geopolitik. Karena itu, pengambilan keputusan yang hanya bertumpu pada segelintir pihak berisiko mengabaikan berbagai perspektif penting yang sebenarnya dapat memperkuat kualitas kebijakan.
"Pengelolaan migas bukan persoalan sederhana. Dibutuhkan pandangan multidisiplin dan kemampuan membaca tantangan global. Karena itu, pendekatan one man show sudah tidak relevan lagi. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengorkestrasi berbagai gagasan dan keahlian menjadi satu kekuatan pembangunan," jelasnya.
Lebih lanjut, Rezki menilai keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan publik akan menjadi faktor penting dalam memastikan pengembangan Blok Andaman berjalan secara transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Aceh.
Menurutnya, masyarakat Aceh tentu berharap kehadiran industri migas tidak hanya menghasilkan angka investasi atau peningkatan produksi gas semata. Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan tersebut mampu mendorong transformasi ekonomi daerah secara nyata.
"Harapan rakyat bukan hanya melihat gas diambil dari perut bumi Aceh. Yang diharapkan adalah lahirnya lapangan kerja berkualitas, tumbuhnya industri hilir, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, pengalaman sejumlah daerah penghasil sumber daya alam di berbagai negara menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan jika tidak dikelola melalui tata kelola yang baik dan partisipatif.
Karena itu, sejak tahap perencanaan hingga pengawasan, seluruh proses pengembangan Blok Andaman perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik.
"Keberhasilan migas tidak boleh hanya diukur dari besarnya pendapatan daerah atau volume produksi. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat. Di situlah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil," tegasnya.
Rezki optimistis apabila kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Aceh dapat dipadukan dengan kapasitas sumber daya manusia yang melimpah, maka Blok Andaman berpotensi menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Aceh dalam beberapa dekade mendatang.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengembangan migas Andaman sebagai agenda bersama, bukan agenda kelompok tertentu.
"Aceh memiliki peluang besar yang mungkin tidak datang dua kali. Kita memiliki cadangan energi yang menjanjikan dan SDM yang berkualitas. Jika keduanya disinergikan melalui kepemimpinan yang inklusif, visioner, dan kolaboratif, maka Andaman bisa menjadi fondasi lahirnya era baru pembangunan Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan," pungkasnya. [nh]
Sebelumnya
