Kementerian Keuangan mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. [Foto: dok. Kemenkeu]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Di tengah dinamika ekonomi global, APBN tetap menjalankan fungsi sebagai instrumen penjaga stabilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan data APBN KiTa Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1.185,0 triliun atau setara 37,6 persen terhadap target APBN. Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen terhadap pagu APBN.
Dengan posisi tersebut, defisit APBN berada pada level 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski mengalami defisit, Kementerian Keuangan mencatat keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp58,6 triliun.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp834,4 triliun. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp123,8 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun.
Pada sisi belanja, belanja pemerintah pusat hingga Mei 2026 mencapai Rp1.059,3 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat sebesar Rp306,1 triliun. Belanja negara tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat layanan publik, dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Kinerja APBN itu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih solid. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara G20 dan ASEAN.
Dalam paparan Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah Vietnam yang tumbuh 7,83 persen dan Singapura 6 persen, namun masih lebih tinggi dibanding Malaysia 5,4 persen, Tiongkok 5 persen, Korea Selatan 3,6 persen, Thailand 2,8 persen, Filipina 2,8 persen, Amerika Serikat 2,6 persen, dan sejumlah negara maju lainnya.
Kementerian Keuangan juga mencatat inflasi masih terkendali. Pada Mei 2026, inflasi Indonesia berada di level 3,08 persen yoy. Inflasi inti tercatat 2,59 persen, administered price 2,07 persen, dan volatile food 6,24 persen.
Stabilitas harga dinilai tetap terjaga melalui pengendalian harga pangan nasional yang didukung cadangan pangan. Pemerintah juga memberikan diskon tiket pesawat pada masa libur sekolah serta menjaga harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, aktivitas manufaktur mulai menunjukkan perbaikan. PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2026 kembali masuk zona ekspansi di level 50. Kemenkeu menilai kondisi ini menunjukkan aktivitas produksi mulai menguat, terutama ditopang oleh kenaikan permintaan domestik.
Sektor perdagangan luar negeri juga masih mencatatkan sinyal positif. Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus selama 72 bulan berturut-turut. Sepanjang Januari-April 2026, nilai ekspor mencapai USD92,15 miliar, tumbuh 5,48 persen secara cumulative to cumulative (ctc). Sementara impor tercatat USD86,51 miliar, tumbuh 13,4 persen ctc.
Sektor riil domestik juga bergerak positif. Data Kemenkeu menunjukkan aktivitas ekonomi tetap terjaga, didukung akselerasi implementasi program prioritas pemerintah. Mandiri Spending Index dan penjualan kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan.
Pada April 2026, penjualan mobil tumbuh 55 persen yoy, sedangkan penjualan motor naik 28,1 persen yoy. Kondisi ini berbalik dari Maret 2026 yang masih mencatat kontraksi, masing-masing minus 13,8 persen untuk mobil dan minus 17,1 persen untuk motor.
Secara keseluruhan, data Kementerian Keuangan menunjukkan APBN hingga Mei 2026 tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pendapatan negara terus dihimpun, belanja diarahkan untuk mendukung program prioritas, sementara defisit masih berada pada level terkendali. [arn]
Sebelumnya
