Jose Rizal, Ketum Asprindo. Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jose Rizal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), menilai kebijakan fiskal pemerintah yang memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan mengejar pendapatan pajak sebagai langkah kurang tepat. Menurutnya, strategi ini berisiko memperparah perlambatan ekonomi nasional.
“Kebijakan ini mungkin memberi sedikit ruang fiskal untuk mengatasi defisit anggaran, tetapi pemerintah abai terhadap dampak multiplier yang justru melemahkan sektor riil,” ujar Jose dalam keterangan pers, Minggu (11/5).
Dia menjelaskan, pemotongan anggaran K/L menyebabkan kolapsnya belanja pemerintah yang selama ini menjadi tulang punggung industri perhotelan, makanan, dan sektor pendukung lainnya.
“Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terancam menurun. Bagaimana program prioritas bisa berjalan tanpa anggaran memadai?” tambahnya.
Jose menekankan, fokus pemerintah seharusnya pada reformasi struktural seperti memberantas kebocoran anggaran, meningkatkan transparansi, dan restrukturisasi utang.
“Alih-alih memangkas anggaran secara membabi buta, pemerintah harus menyisir pos-pos yang memang tidak efektif. Saat presiden memperbesar kabinet, logika memotong anggaran justru kontraproduktif,” tegasnya.
Jose mengingatkan peran krusial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyelamat ekonomi saat krisis. “Setiap resesi, UMKM terbukti tangguh beradaptasi, sementara korporasi besar justru kolaps dan melakukan PHK massal. Sayangnya, di masa normal, jasanya dilupakan,” kritiknya.
Meski pemerintah kerap menggulirkan program kredit UMKM, Jose menilai persyaratan perbankan yang rumit menghambat akses pendanaan.
“Gelontoran kredit masih didominasi usaha besar. Tanpa insentif nyata, mustahil UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja luas,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Asprindo merancang program Kampung Industri yang berfokus pada pemberdayaan berbasis kemandirian. “Prinsipnya, beri kail, bukan ikan. UMKM perlu pendampingan, bukan sekadar bantuan tunai,” jelas Jose.
Dia juga mendorong pemerintah memperkuat sinergi dengan swasta, terutama dalam peningkatan kompetensi SDM. “Selain itu, evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi, termasuk moneter dan pengendalian inflasi, wajib dilakukan. Jika tetap mempertahankan kebijakan saat ini, target pertumbuhan ekonomi 8% hanya mimpi,” pungkasnya.
Sebelumnya
