Minggu, 05 Oktober 2025
Beranda / Ekonomi / BPMA Didorong Maksimalkan Peran untuk Kontribusi PAD Aceh

BPMA Didorong Maksimalkan Peran untuk Kontribusi PAD Aceh

Minggu, 05 Oktober 2025 12:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Arn

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. [Foto: HO/dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam dinamika pengelolaan sumber daya alam yang kompleks, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor energi dan migas sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, menegaskan bahwa peluang besar itu hanya bisa diwujudkan jika semua pihak bergerak selaras, dengan visi memperkuat kelembagaan dan efektivitas peran BPMA.

“BPMA bukan sekadar lembaga teknis. Kami adalah instrumen strategis bagi Aceh dalam memastikan tata kelola migas berjalan transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Nasri Djalal dalam pernyataannya kepada Dialeksis, Minggu (5/10/2025).

Menurut Nasri, tantangan utama yang dihadapi BPMA terletak pada sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan antara Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. 

“Kita masih perlu memperkuat harmonisasi regulasi agar kewenangan Aceh dalam bidang migas sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan perlunya peningkatan kapasitas teknis, terutama dalam aspek pengawasan lapangan dan manajemen kontrak kerja sama. 

“Untuk mengelola migas secara mandiri, kita harus membangun SDM Aceh yang punya kompetensi global. Ini pekerjaan jangka panjang,” ujarnya.

Nasri juga menyinggung pentingnya mempercepat digitalisasi sistem informasi migas, Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI sudah menyetujui usulan BPMA untuk anggaran digitalisasi tersebut dan telah dialokasikan pada tahun 2026 sehingga data produksi, lifting, dan investasi dapat dipantau secara real time. 

“Dengan data yang akurat, kebijakan yang lahir akan lebih berbasis bukti dan akuntabel,” tambahnya.

Dalam pandangan Nasri, kinerja BPMA tak bisa berdiri sendiri. Pemerintah Aceh, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat lokal harus menjadi bagian dari ekosistem migas yang sehat.

“Pemerintah Aceh berperan memastikan dukungan kebijakan dan infrastruktur, akademisi memberi sumbangan riset dan inovasi, sementara masyarakat berhak atas transparansi dan manfaat langsung,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan legislatif untuk memastikan pengawasan berjalan konstruktif, bukan menghambat investasi. 

“DPRA harus menjadi mitra strategis dalam mengawal tata kelola agar kegiatan hulu migas di Aceh dapat terlaksana secara maksimal,” tegas Nasri.

Dalam jangka menengah, BPMA berkomitmen memperbesar kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Salah satu fokus kami adalah memastikan bagi hasil migas benar-benar efektif dirasakan daerah, baik melalui Dana Bagi Hasil Migas (DBH) maupun kemitraan dengan BUMD,” ujar Nasri.

Ia mengungkapkan, BPMA juga mendorong transformasi BUMD migas Aceh agar lebih profesional, berorientasi bisnis, dan berdaya saing. 

“BUMD harus menjadi pemain utama, bukan hanya penonton. Kita ingin Aceh punya entitas bisnis migas yang kredibel,” katanya.

Selain itu, Nasri menggarisbawahi potensi energi terbarukan di Aceh sebagai bagian dari strategi diversifikasi. “Kita tidak boleh terpaku pada minyak dan gas bumi saja. Panas bumi, bioenergi, dan gas metana batubara bisa menjadi sumber baru yang menopang kemandirian energi Aceh,” tambahnya.

Dengan gaya tutur yang tenang namun tegas, Nasri Djalal menutup dengan pesan optimistis: “Aceh punya sejarah panjang dalam industri migas, dari Arun hingga Blok Pase, Aceh juga punya blok migas baru di Meulaboh dan Singkil. Kini tantangan kita adalah bagaimana warisan itu menjadi tonggak kebangkitan ekonomi baru."

Ia menegaskan, BPMA berkomitmen membangun tata kelola yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat Aceh. 

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang tulus antara pemerintah, legislatif, pelaku industri, dan masyarakat, Aceh bisa menjadi contoh pengelolaan migas yang mandiri dan berdaulat,” ujarnya.

Langkah BPMA di bawah kepemimpinan Nasri Djalal kini menempuh jalan strategis guna memperkuat kelembagaan, membangun SDM unggul, mengoptimalkan regulasi, serta mendorong sinergi lintas sektor. Dalam pandangannya, masa depan energi Aceh bukan sekadar urusan eksploitasi sumber daya, tetapi juga transformasi menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Energi adalah masa depan. Dan masa depan itu harus kita kelola dengan bijak, bersih, dan berpihak pada rakyat Aceh,” tutup Nasri Djalal. [arn]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI