BSI Butuh Dirut Baru, Ini Kriteria yang Layak Dipertimbangkan

DIALEKSIS.COM | Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bakal mengganti pengurusnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 16 Mei 2025. Lantas, siapa yang layak untuk menduduki kursi direktur utamanya?

Sebagai informasi, RUPST PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 24 Maret 2025 lalu resmi menunjuk Hery Gunardi untuk menggantikan Sunarso sebagai Direktur Utama. 

Direktur Teknologi Informasi BSI, Saladin D Effendi juga ikut dicomot menjadi Direktur Teknologi dan Informasi BRI. Ini juga disusul Direktur Treasury and International Banking BSI, Ari Rizaldi, yang menjadi Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri.

Bila menengok ke belakang, kinerja BSI di bawah Hery Gunardi sejak merger pada Februari 2021 hingga Desember 2024 cukup cemerlang.

Melansir keterangan resmi BSI Selasa, (25/3), aset BSI naik menjadi Rp 409 triliun dari sebelumnya Rp 236 triliun. Dana pihak ketiganya (DPK) juga menanjak jadi Rp 327 triliun dari sebelumnya Rp 206 triliun.

Penyaluran pembiayaannya ikut tumbuh Rp 121 triliun menjadi Rp 278 triliun dengan NPF Gross 1,90%. Bahkan, labanya naik tiga kali lipat menjadi Rp 7 triliun dari sebelumnya Rp 2,1 triliun.

Menurut salah satu sumber Kontan, saat ini ada dua kandidat potensial yang bakal menggantikan Hery Gunardi.

Pertama, ada Bob Tyasika Ananta yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama BSI. Kedua, ada Direktur Wholesale Transaction Banking BSI, Zaidan Novari. 

Zaidan Novari digadang-gadang menjadi kandidat paling kuat. Dia sebelumnya telah lama berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak 2012 hingga 2017. Jabatan terakhirnya yakni sebagai Vice President Commercial Banking.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menilai, saat ini BSI membutuhkan sosok direktur utama dengan latar belakang profesional banking dan ekonomi syariah yang kuat.

Sebab menurut dia, esensi dari prinsip Maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah akan betul-betul terasa.

“Walaupun saya tidak mengatakan BSI saat ini kurang syariah,” kata dia kepada Kontan, Kamis (10/4).

Apalagi kata Sutan, saat ini perbankan syariah telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan salah satunya untuk mendorong peringkat ekonomi syariah di tingkat global.

“Bahkan di RPJMN ditargetkan dalam tahun 2029 itu State of the Global Islamic Economy (SGII) Report kita nomor satu, sekarang kita nomor tiga,” sebutnya.

Oleh karenanya, posisi direktur utama BSI sebagai prime mover dari ekonomi syariah Indonesia mesti mampu menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah untuk terus menekankan betapa pentingnya pengembangan ekonomi syariah.

“Dan tentunya kementerian badan usaha milik negara (BUMN) sebagai perwakilan pemerintah dan dalam hal ini juga pemegang saham pengendali (PSP), ya, dari Bank Mandiri dan juga Bank Himbara,” sebutnya.

Dengan demikian, di sinilah posisi strategis dirut BSI yang menurut Sutan diharap mampu meyakinkan pasar sehingga ekonomi syariah di Indonesia dapat berkontribusi besar dan berkembang pesat.[ Kontan.co]