Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Irsan Sosiawan. Foto: doc pribadi FB Tarmizi Atjeh
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat Tarmizi, mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) melalui publikasi di laman Facebook pribadinya, Kamis (27/3).
Dalam pernyataannya, ia menegaskan hak pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran, khususnya untuk program pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Total dana CSR Aceh Barat tahun 2024 mencapai Rp55 miliar, bersumber dari 11 perusahaan. Kontribusi terbesar datang dari PT Mifa Bersaudara sebesar Rp52,5 miliar, disusul PT KTS (Rp550 juta), Bank BSI (Rp550 juta), dan PT IPE (Rp385 juta). Namun, Bupati Tarmizi menyoroti realisasi dana PT Mifa yang hanya mencapai 47,3% atau Rp27 miliar. “Sisanya ke mana? Apakah Rp27 miliar yang tersalurkan itu sudah tepat sasaran?” tanyanya.
Ia menegaskan, pengawasan ini bukan untuk “mengaudit dengan niat mencari dosa” atau menjadi alat tawar-menawar, melainkan memastikan dana 1% dari total produksi perusahaan itu benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jika separuh saja dana CSR dialokasikan untuk program pemerintah, persoalan kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan bisa terjawab,” tegasnya.
Pengawasan yang dijalankan Pemkab Aceh Barat tidak hanya difokuskan pada PT Mifa. Namun, perusahaan tambang tersebut disebut menolak proses evaluasi. “Semua perusahaan welcoming, kecuali Mifa,” ujar Tarmizi.
Persoalan dengan PT Mifa semakin rumit setelah Bupati bertemu Anggota DPR RI sekaligus Komisaris PT Mifa, Irsan Sosiawan, di Banda Aceh. Dalam pertemuan itu, Tarmizi mengungkap adanya oknum internal perusahaan, vendor, hingga kader partai yang dianggap memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi. “Mereka menyebar informasi tidak benar, bahkan memfitnah kami anti-investasi,” keluhnya.
Tarmizi juga menyayangkan sikap Direktur Utama PT Mifa yang dinilai abai terhadap komunikasi dengan pemerintah daerah. “Seharusnya beliau berkantor di Meulaboh, bukan di Jakarta. Diundang baik-baik pun tidak datang,” ucapnya.
Menurutnya, ketidakhadiran direksi membuat penyelesaian masalah hanya diwakili kuasa hukum yang tidak memahami kompleksitas lokal.
Meski kritis, Bupati menegaskan Aceh Barat tetap membuka tangan bagi investor. “Kami tidak anti-investasi. Iklim investasi di sain kondusif dan ramah,” tegasnya. Namun, ia menolak praktik “penjajahan” oleh oknum berorientasi keuntungan pribadi.
Untuk meredakan ketegangan, Tarmizi mengajak semua pihak menahan diri selama akhir Ramadan. “Setelah Lebaran, kita duduk bersama menyelesaikan masalah secara bijak sesuai aturan,” ujarnya.
Harapannya, langkah ini dapat mengembalikan fungsi CSR sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, bukan alat kepentingan segelintir elite.
“Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT,” tutupnya dengan tagar #AcehBaratBersatu dan #AcehBaratMaju.
Sebelumnya
