Ilustrasi tutup. Foto: dok FreepikDIALEKSIS.COM | Jakarta - Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bangkrut mencapai rekor tertinggi, yaitu total 20 bank.
Angka ini jauh melebihi rata-rata tahunan sekitar 6 hingga 7 BPR.
Kendati demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menegaskan, banyaknya penutupan BPR tersebut tidak mencerminkan adanya gejolak dalam sektor perbankan.
“Penutupan BPR bisa menjadi indikasi yang baik saya kira, bagaimana bekerjanya sistem di Indonesia. Artinya, justru sebetulnya BPR yang sekarang mungkin sudah hampir 20 yang kita tutup itu tidak menimbulkan sama sekali goncangan atau keresahan pada masyarakat,” ujar Dian dalam webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dilansir dari CNBC Indonesia pada Jumat (4/4/2025).
Dian, yang merupakan anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio, mengatakan bahwa lembaga itu dapat menyikapi jatuhnya BPR-BPR di berbagai tempat dengan cepat. Sehingga deposan masyarakat aman, dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat.
“Dan ini suatu confidence yang sangat besar, agar ke depan masyarakat tidak ragu menyimpan di bank umum atau BPR yang dalam pengawasan kita yang semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Modus fraud pengurus BPR
Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengungkapkan ada tiga “celah” para pelaku fraud di BPR. Yang pertama adalah pengawasan berjenjang yang tidak berjalan di BPR terkait, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Ary mengungkapkan tidak hanya pemegang saham saja yang melakukan fraud, tapi juga para direksi hingga pegawai.
“Jadi ada kewenangan yang dia [pegawai itu] miliki dan tidak ada pengawasan,” kata Ary beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, ia menyebut teknologi informasi (IT) menjadi penting untuk mengelola tata kelola yang baik. Sebab dengan sistem IT, permintaan kredit bodong dapat ditolak secara otomatis.
“Jadi mungkin pemanfaatan teknologi IT di BPR itu juga menjadi penting untuk paling tidak agar tata kelolanya baik,” pungkas Ary.
Kerap kali, fraud dilakukan antara calon debitur bekerjasama dengan direksi yang mempunyai kewenangan memberikan kredit. Lantas, calon debitur itu dengan mudah menerima kredit tanpa melalui assessment atau penilaian. Kemudian terjadi kickback kredit atau pembayaran ilegal kepada pejabat bank tersebut.
“Dan yang lebih parah lagi kredit fiktif. Benar-benar projeknya tidak ada dan di-create dan itu biasanya dilakukan berjemaah. Mulai dari direksi pegawai maupun bagian komite investasi,” terang Ary.
Selain, ada juga modus kredit “topengan” di mana para pemegang saham atau pengurus bank menggunakan KTP-nya untuk membuat kredit fiktif.
“Jadi seolah-olah si debiturnya minjem kredit itu. Nah karena topengan ya si debiturnya tidak tahu kan. Tapi ada yang tahu dipinjem dapat fee ya itu juga termasuk,” ujar Ary.
Modus ketiga, mengambil dana simpanan tanpa sepengetahuan memiliki.
“Jadi deposan sudah masukin duit ke bank tapi dibuat selip penarikan tanpa sepengetahuan digunakan. Nah itu bisa terjadi ya karena tadi barangkali semuanya dilakukan secara manual dan tidak ada pengawasan,” jelas Ary.
Daftar BPR yang tutup sepanjang 2024-2025
Sebelumnya
