Seminar Nasional Peugah Haba Energi menjadi ruang dialog berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengembangan Blok Andaman yang mampu menjaga kepastian investasi sekaligus memperkuat hilirisasi industri di Aceh. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh mengusulkan lima langkah strategis untuk mendorong pengembangan Blok Andaman agar tidak hanya mempercepat investasi sektor migas, tetapi juga mampu menghadirkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis gas di Aceh.
Usulan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Peugah Haba Energi yang digelar DEM Aceh sebagai ruang dialog membahas polemik pengembangan Blok Andaman. Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, dan praktisi energi.
Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, mengatakan pihaknya mendukung penuh pengembangan Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, menurutnya, proyek tersebut harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Aceh tanpa menghambat percepatan investasi yang sedang berjalan.
"DEM Aceh mendukung pengembangan Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, pengembangannya harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi Aceh melalui hilirisasi industri berbasis gas, tanpa menghambat percepatan investasi yang sedang berjalan," kata Faizar kepada media dialeksis.com, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia menjelaskan, perdebatan mengenai skema pengembangan, baik menggunakan Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Onshore Processing Facility (OPF), maupun skema hybrid, seharusnya didasarkan pada hasil kajian teknis, karakteristik lapangan migas laut dalam, serta aspek keekonomian proyek.
Menurut Faizar, yang paling penting saat ini adalah memastikan proses penyelesaian Plan of Development (PoD) tidak berlangsung terlalu lama agar investasi dapat segera direalisasikan dan kepercayaan investor tetap terjaga.
"Untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pengembangan Blok Andaman, PoD yang telah ditetapkan perlu segera direalisasikan, sembari tetap membuka peluang pengembangan hilirisasi pada tahap berikutnya sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat Aceh," ujarnya.
Dalam forum tersebut, DEM Aceh merumuskan lima rekomendasi strategis sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan. Pertama, mengalokasikan sebagian produksi gas Blok Andaman sebagai bahan baku industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Kedua, menyusun skema harga gas yang kompetitif melalui kontrak jangka panjang guna menarik investasi industri hilir. Ketiga, menyusun Master Plan Industrialisasi Blok Andaman–KEK Arun sebagai peta jalan pengembangan industri berbasis gas di Aceh.
Keempat, membentuk forum koordinasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA, SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pengelola KEK Arun, akademisi, serta pelaku usaha. Kelima, mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan vokasi, sertifikasi, dan pelatihan sesuai kebutuhan industri migas dan petrokimia.
Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dr. Ir. Djoko Siswanto, MBA, menegaskan pentingnya menjaga kepastian investasi agar proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai target.
Menurutnya, pengembangan Blok Andaman perlu segera direalisasikan mengingat besarnya potensi yang dimiliki bagi sektor energi nasional.
Pandangan senada disampaikan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Dr. Ir. Surya Darma, MBA. Ia mengingatkan bahwa pengalaman pengembangan Blok Masela yang membutuhkan waktu hampir 26 tahun hingga terealisasi harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak kembali mengalami keterlambatan serupa dalam pengembangan Blok Andaman.
Menurut Surya, gas lepas pantai Andaman merupakan aset strategis yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjadi jembatan menuju transisi energi yang lebih bersih. Proyek tersebut juga diyakini akan memberikan multiplier effect yang besar apabila didukung kepastian investasi, birokrasi yang efisien, iklim usaha yang kondusif, serta kesiapan sumber daya manusia lokal.
Sebelumnya
