Dosen USK: Kenaikan HET Beras Harus Diimbangi Stabilitas Harga di Aceh

Dr. T. Saiful Bahri, dosen Agribisnis Fakultas Pertanian USK yang menjabat juga sebagai Ketua Perhepi Aceh. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah baru saja menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium. Kebijakan ini berlaku sejak 22 Agustus 2025 sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025. Harga di Zona II yang mencakup Aceh kini dipatok Rp14.000 per kilogram, naik sekitar Rp900-2.000 dari ketentuan sebelumnya.

Kenaikan itu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penggilingan padi, yang kerap tertekan oleh melonjaknya harga gabah di tingkat petani. Namun, menurut Dr. T. Saiful Bahri, dosen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK), pemerintah tak boleh berhenti di kebijakan penyesuaian harga.

“Langkah ini memang perlu agar penggilingan tidak kolaps. Tetapi, stabilitas harga di tingkat konsumen juga harus dijaga, terutama di Aceh,” kata Saiful Bahri, yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Aceh kepada Dialeksis, Selasa (26/8/2025).

Saiful menilai operasi pasar dan penyaluran beras subsidi menjadi instrumen kunci untuk meredam gejolak harga. Mekanisme itu, kata dia, mesti dilaksanakan cepat dan tepat sasaran agar menjangkau masyarakat hingga ke pedesaan.

“Kelambanan distribusi bisa memicu ketidakstabilan harga di daerah. Karena itu, pasar murah dan operasi pasar mutlak dijalankan,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya komunikasi publik yang jelas. Menurutnya, masyarakat harus diberi penjelasan mengapa HET dinaikkan, sekaligus diyakinkan bahwa pemerintah tetap mengendalikan pasar.

Data Badan Pangan Nasional mencatat, selain Aceh, kenaikan HET juga berlaku di zona lain: Rp13.500 per kilogram untuk Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan; serta Rp15.500 untuk wilayah timur Indonesia. Di sisi lain, harga gabah kering giling di tingkat petani naik signifikan, sehingga penyesuaian harga dianggap tak terhindarkan.

Meski demikian, Saiful mengingatkan, tekanan harga beras bisa berimbas langsung pada daya beli kelompok rentan. “Kebijakan di sektor hulu harus diikuti intervensi di hilir, supaya keseimbangan tetap terjaga,” katanya.

Bagi Saiful, menjaga stabilitas harga beras di Aceh bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ketahanan sosial. “Harga beras yang stabil adalah kunci ketenangan masyarakat. Pemerintah daerah harus bergerak cepat agar dampak kenaikan ini tidak menekan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Saiful juga menegaskan agar pemberlakuan kenaikan HET efektif perlu dibarengi dengan pengawasan harga di pasar dan mengambil tindakan tegas apabila didapatkan harga lebih dari HET. [arn]