Komisaris Independen PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda, Firdaus Noezula. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang meminta Mubadala Energy memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, sebagai basis produksi dinilai sebagai langkah strategis dan berpandangan jauh ke depan.
Komisaris Independen PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda, Firdaus Noezula, mengatakan arahan tersebut tidak sekadar menyangkut pilihan lokasi operasional perusahaan migas. Lebih dari itu, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan masa depan ekonomi Aceh, arah pembangunan wilayah, serta seberapa besar masyarakat Aceh dapat menikmati manfaat dari kekayaan sumber daya alamnya sendiri.
“Pernyataan Gubernur Mualem sangat tepat. Ini bukan hanya soal di mana Mubadala beroperasi, tetapi soal bagaimana Aceh menjadi bagian utama dari rantai nilai industri migas yang lahir dari sumber daya alamnya sendiri,” kata Firdaus Noezula kepada Dialeksis, Selasa (9/6/2026).
Firdaus yang juga alumni Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University itu menilai, temuan cadangan gas besar di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman, membuka harapan baru bagi kebangkitan ekonomi Aceh. Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan sumber daya alam tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan.
Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kekayaan alam hanya akan berdampak luas apabila dikelola dengan benar, menghasilkan nilai tambah, dan melibatkan daerah penghasil dalam proses industrinya.
“Yang menentukan bukan hanya besarnya cadangan gas, tetapi bagaimana sumber daya itu dikelola. Aceh harus memperoleh nilai tambah, bukan sekadar menjadi wilayah asal sumber daya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, investasi berskala besar seperti proyek gas South Andaman harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Jika aktivitas produksi diarahkan ke KEK Arun, maka sektor pendukung seperti logistik, transportasi, konstruksi, perhotelan, perdagangan, jasa, hingga UMKM akan ikut bergerak.
Firdaus menyebut kondisi itu dalam teori pembangunan wilayah dikenal sebagai keterkaitan ke depan dan ke belakang atau forward linkage dan backward linkage. Semakin kuat hubungan antara industri utama dengan sektor ekonomi lokal, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Karena itu, kehadiran Mubadala di KEK Arun tidak boleh dilihat semata sebagai investasi migas. Ini harus menjadi pintu masuk membangun ekosistem ekonomi baru di Aceh,” katanya.
Menurut Firdaus, KEK Arun memiliki banyak keunggulan untuk menjadi pusat aktivitas industri energi. Kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur dasar yang relatif lengkap, mulai dari kawasan industri, fasilitas energi, utilitas, pelabuhan, hingga pengalaman panjang sebagai pusat industri gas nasional.
Ia menilai aset yang telah dibangun sejak masa kejayaan LNG Arun harus dimanfaatkan secara optimal. Akan menjadi kerugian besar bila fasilitas strategis yang sudah tersedia tidak menjadi bagian dari pengembangan proyek energi besar yang saat ini berlangsung di perairan Aceh.
“Dari sisi efisiensi investasi, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada jauh lebih rasional dibanding membangun infrastruktur baru di lokasi lain. Selain menghemat biaya, langkah itu juga dapat mempercepat pengembangan proyek,” ujar Firdaus.
Ia menambahkan, pemanfaatan KEK Arun juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena mengoptimalkan aset dan sumber daya yang telah dimiliki. Dengan begitu, investasi tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga memperkuat basis ekonomi daerah.
Firdaus menilai manfaat lain yang sangat penting adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Selama ini, kata dia, Aceh masih menghadapi tantangan terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda, terutama lulusan perguruan tinggi dan sekolah vokasi.
“Banyak anak muda Aceh harus mencari pekerjaan ke luar daerah karena industri lokal belum cukup kuat menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi mereka. Jika aktivitas industri tumbuh di Arun, peluang kerja baru akan terbuka,” katanya.
Selain membuka lapangan kerja, investasi energi juga berpotensi mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama antara industri, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pemerintah daerah dapat diperkuat untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang lebih kompetitif.
Dalam jangka panjang, menurut Firdaus, hal itu akan meningkatkan kapasitas SDM Aceh dan memperkuat daya saing daerah di sektor energi maupun industri turunannya.
Dari sudut pandang tata ruang dan pembangunan wilayah, penguatan aktivitas industri di Arun juga memiliki arti strategis bagi kawasan timur Aceh. Lhokseumawe dan Aceh Utara pernah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi penting saat industri gas Arun berada pada masa kejayaan.
Namun, setelah aktivitas LNG Arun menurun, dinamika ekonomi kawasan itu ikut terdampak. Karena itu, peluang baru dari South Andaman harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali peran Arun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.
“Jika industri bergerak, sektor lain ikut tumbuh. Perumahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, jasa, dan layanan publik akan ikut berkembang. Dampaknya tidak hanya dirasakan Lhokseumawe dan Aceh Utara, tetapi juga daerah lain di Aceh,” ujar Firdaus.
Ia juga menilai arahan Gubernur Mualem sejalan dengan agenda hilirisasi nasional. Indonesia, kata dia, sedang berupaya memastikan sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah agar menghasilkan nilai tambah lebih besar.
Semangat yang sama, menurut Firdaus, harus diterapkan di Aceh. Gas bumi yang ditemukan di perairan Aceh harus menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri pengolahan, petrokimia, energi, dan sektor turunan lainnya.
“Ini bukan sekadar soal investasi. Ini tentang bagaimana Aceh membangun ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan lebih luas dan berkelanjutan,” katanya.
Firdaus menegaskan masyarakat Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton dari aktivitas ekonomi besar yang lahir dari kekayaan alamnya sendiri. Ia menyebut adagium lama Aceh tentang “buya krueng teu doeng-doeng, buya tamong meuraseuki” harus dibalik menjadi semangat baru: “buya krueng ka carong-carong, buya tamong ba raseuki.”
Maknanya, kata Firdaus, kekayaan yang berada di wilayah Aceh harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh. Pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha lokal, kampus, dan masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pertumbuhan tersebut.
“Pemanfaatan KEK Arun oleh Mubadala merupakan pilihan logis, ekonomis, dan strategis. Aceh punya infrastruktur, posisi geografis yang kuat di jalur Selat Malaka, serta dukungan pemerintah daerah terhadap investasi,” ujarnya.
Firdaus berharap momentum penemuan gas besar di perairan Aceh tidak disia-siakan. Menurutnya, proyek South Andaman harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh, bukan sekadar menjadi cerita baru tentang eksploitasi sumber daya alam.
“Aceh harus menjadi bagian utama dari rantai nilai industri yang lahir dari sumber daya alamnya sendiri. Ukuran keberhasilan investasi bukan hanya berapa besar gas yang diproduksi, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. [ra]
Sebelumnya
