Forbina Aceh Kritik Pembawa Investor, Jangan Bebani Pemda dan Rusak Citra Investasi

DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, mengecam keras praktik oknum yang mengklaim diri sebagai “investor handal” namun justru membebani Pemerintah Aceh dengan tuntutan fasilitas seperti penyiapan hotel dan kendaraan. 

Menurutnya, pihak-pihak tersebut bukanlah investor sesungguhnya, melainkan “penebar jaring” yang memanfaatkan citra investasi untuk kepentingan pribadi.

“Jangan sampai ada pihak yang membawa investor ke Aceh malah menyusahkan pemerintah. Jika investor datang hanya meminta fasilitas tanpa kontribusi nyata, itu namanya bukan investor, tapi penebar jaring yang berpura-puja sebagai pihak berkualifikasi,” tegas Muhammad Nur saat di wawancara Dialeksis, Jumat (14/03/2025).

M Nur menjelaskan, investor asli biasanya telah memiliki perencanaan matang, termasuk alokasi dana dan komitmen untuk patuh pada regulasi. Namun, belakangan muncul oknum yang hanya mengandalkan “hubungan khusus” dengan pejabat, lalu memaksa Pemda menyiapkan infrastruktur pendukung secara instan. 

“Contoh nyata, ada yang minta disediakan hotel mewah dan armada kendaraan dinas hanya untuk pertemuan perkenalan. Ini jelas membebani anggaran dan waktu pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, praktik semacam ini merusak citra Aceh sebagai destinasi investasi yang serius. “Investor bonafide akan berpikir dua kali jika melihat Aceh dianggap sebagai daerah yang mudah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” paparnya.

M Nur juga mengkritik gaya oknum yang gemar memublikasikan kunjungan investor ke media seolah-olah proyek sudah pasti terealisasi. “Jangan hanya pandai blow up di media sosial atau press release, tapi faktanya tidak ada realisasi. Ini hanya menciptakan ilusi dan menipu publik,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih selektif dalam memverifikasi kredensial investor. “Cek track record-nya, apakah pernah menjalankan proyek serupa? Jangan sampai kita terjebak retorika kosong,” imbuhnya.

Forbina mendorong Pemda Aceh untuk membuat mekanisme verifikasi ketat, termasuk kerja sama dengan lembaga keuangan dan Kementerian Investasi. “Investor yang datang harus melalui proses klarifikasi, mulai dari dokumen perencanaan hingga kemampuan finansial. Jika tidak memenuhi syarat, jangan diberi akses,” kata Nur.

Muhammad Nur menegaskan, Aceh membutuhkan investasi yang berkelanjutan, bukan proyek-proyek instan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. “Investor palsu hanya akan meninggalkan masalah, sementara Aceh butuh kemitraan yang saling menguntungkan,” pungkasnya.