Senin, 16 November 2026
Beranda / Ekonomi / Investasi Kawasan Industri Capai Rp6.750 Triliun, Kemenperin Dorong Optimalisasi Fasilitas.

Investasi Kawasan Industri Capai Rp6.750 Triliun, Kemenperin Dorong Optimalisasi Fasilitas.

Senin, 16 November 2026 23:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Redaksi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong optimalisasi fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha guna memperkuat daya saing kawasan industri di Indonesia. [Foto: dok. Kemenperin]


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong optimalisasi fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha guna memperkuat daya saing kawasan industri di Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan investasi, memperkuat aktivitas manufaktur, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Hingga Juli 2026, Indonesia memiliki 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110 ribu hektare. Kawasan tersebut menampung lebih dari 12 ribu perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, dan mencatatkan akumulasi investasi mencapai Rp6.750 triliun.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, pengembangan kawasan industri perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi logistik.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengatakan penguatan kawasan industri perlu didukung iklim usaha yang kondusif dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara maksimal.

Menurutnya, sektor manufaktur masih menunjukkan kinerja positif. Pada Oktober 2026, Purchasing Managers' Index (PMI) tercatat sebesar 54,0, sedangkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) mencapai 53,77. Sementara itu, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,88 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

" Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (16/11/2026).

Dorong Pemanfaatan Insentif

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas bagi pelaku usaha, termasuk insentif perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016. Namun, pemanfaatannya dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman kebijakan, persyaratan, dan mekanisme pengajuan.

Tri menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai langkah konkret, Kemenperin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pengelola 181 kawasan industri eksisting, 42 pengelola kawasan industri Program Strategis Nasional (PSN), serta perwakilan dinas perindustrian dari berbagai daerah.

Forum tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Pertemuan membahas kebijakan perpajakan, dukungan pemerintah daerah, serta kebutuhan pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang tersedia.

Tri berharap koordinasi tersebut menghasilkan kesamaan pemahaman, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan insentif, termasuk kemungkinan pengembangan skema fasilitas baru.

"Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, termasuk kendala dalam pemanfaatannya. Selain itu, forum ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru," pungkasnya. [red]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI