Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian sebelah kiri bersama Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie. Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menambah tekanan terhadap dunia usaha di Indonesia. Kabut asap dan gangguan lingkungan merambat ke biaya operasional, penjualan, serta keputusan investasi ketika pengusaha masih menghadapi persoalan pembiayaan dan lemahnya permintaan.
Survei Kadin Business Pulse kuartal III 2026 mencatat 57,9 persen responden mengalami dampak bencana alam atau gangguan lingkungan dalam 12 bulan terakhir. Karhutla dan kabut asap menjadi gangguan yang paling banyak disebut, sebesar 13 persen, disusul cuaca ekstrem 10,9 persen.
Survei tersebut dilakukan Kadin Indonesia Institute pada 14 - 30 September 2026 terhadap 330 anggota Kadin di 28 provinsi. Hasilnya dipaparkan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Salah satu temuan yang menonjol adalah paparan karhutla terhadap bisnis properti. Dalam kelompok real estat, 21,4 persen responden menyebut karhutla atau kabut asap sebagai gangguan terhadap usahanya. Angkanya mencapai 20,9 persen pada konstruksi dan 18,8 persen pada pertanian, kehutanan, serta perikanan.
“Ternyata karhutla ini memengaruhi keputusan orang untuk membeli rumah atau membangun bangunan,” kata Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, dalam pemaparan hasil survei tersebut.
Temuan itu memperlihatkan bagaimana gangguan lingkungan dapat memengaruhi permintaan di sektor yang bergantung pada keputusan pembelian bernilai besar. Namun, Kadin mengingatkan bahwa perbandingan antarsektor bersifat indikatif karena jumlah responden pada masing-masing sektor terbatas.
Pada kegiatan usaha sehari-hari, tekanan paling terasa datang dari pembengkakan biaya. Dalam hasil survei, kenaikan biaya operasional tercatat sebesar 13,5 persen, penurunan penjualan atau permintaan 11,8 persen, serta gangguan transportasi dan logistik 10,8 persen.
Keluhan kenaikan biaya operasional memiliki porsi 24,1 persen dalam kelompok pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada usaha akomodasi dan makan minum angkanya 22,6 persen, sedangkan konstruksi 18,2 persen.
Rangkaian temuan tersebut menggambarkan jalur tekanan yang saling berkaitan: distribusi yang terganggu dapat menambah ongkos, sementara penjualan yang melemah mengurangi ruang perusahaan untuk menyerap kenaikan biaya.
Tekanan bencana hadir ketika optimisme dunia usaha belum pulih. Secara keseluruhan, 40,6 persen responden menilai kondisi bisnisnya memburuk pada kuartal III 2026. Porsinya memang turun dari 47,1 persen pada kuartal sebelumnya, tetapi perbaikan itu belum diikuti penguatan rencana investasi.
Proporsi responden yang berencana berinvestasi dalam enam bulan ke depan justru turun menjadi 32,4 persen dari 34,4 persen pada kuartal II 2026. Penurunan minat investasi tersebut berlangsung selama tiga kuartal berturut-turut.
Dunia usaha menghadapi sejumlah hambatan secara bersamaan. Kebijakan dan program pemerintah menempati porsi terbesar dalam daftar tantangan bisnis, yakni 17,8 persen, diikuti akses pembiayaan 13,3 persen. Karena itu, pelemahan rencana investasi perlu dibaca dalam konteks tekanan yang lebih luas.
Di sisi kesiapsiagaan, sebanyak 44,5 persen pelaku usaha mengaku kurang siap atau tidak siap menghadapi gangguan akibat bencana alam maupun cuaca ekstrem. Pada sektor konstruksi, porsi yang belum siap mencapai 58,2 persen.
Kebutuhan memperkuat kesiapan itu sejalan dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam prakiraan musim hujan 2026/2027 yang dirilis 22 September 2026, BMKG memperkirakan awal musim hujan mundur pada 529 zona musim yang mencakup 61,08 persen luas daratan Indonesia.
BMKG menjelaskan, El Nino yang sangat kuat serta perkembangan Indian Ocean Dipole memengaruhi berkurangnya curah hujan. Informasi iklim perlu menjadi dasar untuk menyiapkan tindakan lebih awal sesuai kondisi wilayah masing-masing. BMKG
Dalam survei Kadin, sistem peringatan dini menjadi dukungan pemerintah yang paling diharapkan, dengan porsi 22,4 persen. Berikutnya adalah perlindungan dan pemulihan infrastruktur, transportasi, serta jalur logistik sebesar 18,6 persen.
Pelaku usaha juga mengharapkan bantuan modal kerja, relaksasi kredit bagi usaha terdampak, dan bantuan darurat yang tepat waktu. Dukungan tersebut dibutuhkan agar gangguan bencana dapat diantisipasi sebelum menekan kegiatan usaha lebih jauh.
“Kalau peringatan dininya tidak baik, maka pelaku usaha akan sulit untuk mengantisipasi,” kata Fakhrul.
Sebelumnya
