DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai arah baru pembangunan industri jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Strategi ini menjadi panduan pelaksanaan visi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, dengan menempatkan sektor industri sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi nasional.
“SBIN bukan sekadar kebijakan sektoral Kemenperin, tetapi strategi nasional untuk memastikan industri Indonesia tumbuh dan berdaulat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Kerja Kemenperin 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Agus menjelaskan, SBIN disusun sebagai cetak biru industrialisasi pasca pandemi dan pasca karbon, yang memadukan nilai kemandirian ekonomi, transformasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Ada empat pilar utama dalam strategi ini, yakni industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta penerapan prinsip keberlanjutan.
“Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Industri harus mampu mengolah nikel, sawit, dan batu bara menjadi produk bernilai tambah tinggi,” tegasnya.
Selain hilirisasi, SBIN juga menekankan perlindungan pasar domestik yang selama ini menyerap sekitar 80 persen output industri nasional. Pemerintah akan memperkuat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mengoptimalkan instrumen tarif dan non-tarif untuk menahan arus impor produk jadi.
“Kebijakan ini bukan untuk menutup diri, tapi memberi ruang bagi industri dalam negeri agar bisa tumbuh dan bersaing sehat,” ujar Agus.
Di sisi lain, Kemenperin juga menargetkan ekspansi industri ke pasar global lewat diversifikasi ekspor dan diplomasi industri. Produk seperti kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi fokus utama karena Indonesia memiliki keunggulan bahan baku nikel.
Agus menambahkan, pemerintah akan mendorong investasi di sektor bernilai tambah tinggi seperti mineral strategis, kimia dasar, farmasi, komponen elektronik, dan pangan.
“Setiap investasi harus menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperkuat struktur industri nasional,” ujarnya.
Untuk mendukung hal itu, Kemenperin akan memperluas pendidikan vokasi, politeknik industri, serta mempercepat reformasi regulasi agar lebih sederhana dan pro-pertumbuhan.
“Kita butuh smart regulation yang cepat, terukur, dan berbasis data, bukan aturan yang justru menghambat,” ucapnya.
Kemenperin juga akan memperkuat sinergi lintas kementerian seperti dengan ESDM untuk pasokan energi, ATR/BPN untuk lahan industri, hingga BRIN untuk riset. Selain itu, pengembangan industri halal juga masuk prioritas strategis dengan proses sertifikasi yang lebih cepat dan akuntabel.
Agus menutup arahannya dengan menegaskan bahwa SBIN adalah fondasi menuju Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. “Industrialisasi bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” katanya. [red]