Mendagri Muhammad Tito Karnavian memperingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan intervensi kebijakan guna mengendalikan inflasi yang muncul akibat kenaikan harga beberapa komoditas vital seperti beras, daging ayam ras, dan bawang putih. [Foto: dok. Kemendagri]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memperingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan intervensi kebijakan guna mengendalikan inflasi yang muncul akibat kenaikan harga beberapa komoditas vital seperti beras, daging ayam ras, dan bawang putih.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri oleh berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), disampaikan bahwa kenaikan harga ketiga komoditas tersebut menjadi perhatian serius.

"Dalam masalah pangan, hampir semua pembicara menyampaikan hal yang sama. Beras masih mengalami kenaikan di atas harga acuan pemerintah, daging ayam ras juga mengalami situasi serupa, dan tidak ketinggalan bawang putih," ujar Mendagri, Senin (22/1/2024).

Dirinya menekankan bahwa Pemda, dengan dukungan stakeholder terkait, perlu segera mengambil langkah-langkah untuk menjaga agar harga ketiga komoditas tersebut tetap terkendali. Di tingkat pusat, pihaknya menyebut bahwa badan-badan terkait perlu mengambil inisiatif dan berkoordinasi lebih lanjut terkait ketersediaan ketiga komoditas tersebut.

"Saya persilakan siapa saja yang mau ambil inisiatif, seperti KSP, atau Kemendag, atau Bapanas, terutama untuk mengendalikan harga bawang putih dan daging ayam ras," tambahnya.

Mendagri juga menyoroti pentingnya intervensi pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), bantuan langsung tunai (BLT), dan gerakan pasar murah untuk menekan angka inflasi, terutama membantu masyarakat yang tidak mampu memiliki daya beli.

"Ini perlu duduk bersama antara Badan Pangan sebagai wasitnya, Kementan untuk produksi dalam negeri, Kemendag untuk menutup kekurangan dengan cara impor, dan Bulog untuk masalah stok nasional," pungkasnya. [*]