Pengusaha muda yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Aceh, Zulfitri atau akrab disapa Joel Bungalow, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum emas untuk menata ulang rantai pasok pertanian dan menggerakkan ekonomi perdesaan di Aceh secara mendasar. [Foto: kolase/dok. dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengusaha muda yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Aceh, Zulfitri atau akrab disapa Joel Bungalow, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum emas untuk menata ulang rantai pasok pertanian dan menggerakkan ekonomi perdesaan di Aceh secara mendasar.
Menurut Joel, keberadaan lebih dari 1.440 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh merupakan pasar pasti (captive market) yang sangat besar. Jika serapan kebutuhan dapur SPPG sudah terpetakan dengan jelas sejak awal, petani akan jauh lebih mudah merencanakan pola tanam, volume produksi, hingga perkiraan masa panen di tingkat tapak.
“Selama ini masalah utama petani adalah ketidakpastian pasar dan fluktuasi harga saat panen raya. Dengan adanya peta kebutuhan bahan pangan dari dapur MBG yang pasti, petani tidak lagi berspekulasi. Mereka bisa merencanakan kapan harus menanam dan berapa banyak yang harus dipanen sesuai kebutuhan riil,” ujar Joel kepada Dialeksis.com, Senin (26/10/2026).
Sebagai langkah konkret, APPSI Aceh mendorong Dinas Pertanian dan dinas teknis terkait di setiap daerah untuk segera membentuk klaster pertanian berbasis komoditas spesifik di tiap wilayah. Klaster-klaster produksi tani ini kemudian diintegrasikan secara langsung dengan jaringan pedagang di pasar-pasar tradisional setempat.
“Pasokan dari klaster petani lokal dihubungkan ke pedagang pasar tradisional, lalu pedagang pasar inilah yang menjadi garda depan penyuplai bahan segar ke SPPG di setiap kabupaten/kota. Dengan rantai pasok yang terintegrasi ini, ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar provinsi dapat dieliminasi secara bertahap,” tegasnya.
Joel optimis, jika penguatan struktur pasokan lokal ini berjalan konsisten selaras dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BGN, setiap kabupaten/kota di Aceh pada akhirnya mampu mencapai kemandirian dan kemerdekaan pangan daerah. Bahan pangan yang disajikan untuk anak-anak sekolah adalah hasil keringat petani dan pedagang Aceh sendiri.
Di samping itu, Joel tetap mengingatkan pentingnya kepastian arus kas (cash flow) dan transparansi Rencana Kebutuhan Bahan Pangan (RKBP) dari pengelola SPPG. Mengingat modal kerja petani dan pedagang kecil berputar secara harian, ketepatan termin pembayaran serta kepatuhan pada standar keamanan pangan dan hygiene sanitasi menjadi kunci keberlanjutan kemitraan.
Pendampingan teknis juga perlu menyentuh aspek penanganan pascapanen (post-harvest handling), rantai dingin (cold chain) sederhana, hingga digitalisasi pencatatan transaksi agar rantai pasok dari desa ke dapur MBG berjalan profesional dan memenuhi standar BGN.
Joel berharap, alokasi dana program strategis nasional ini tidak sekadar melintas di daerah, tetapi benar-benar mengendap dan mengalir deras untuk memakmurkan masyarakat Aceh dari lini terdepan.
“Jika integrasi dari petani, pedagang pasar, hingga ke dapur SPPG ini terwujud, maka anggaran program pemerintah ini benar-benar mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sebagaimana prinsip kebersamaan kita di Aceh: Keurija Beusare, Makmu Meurata, Insya Allah,” pungkas Joel. [arn]
Sebelumnya
