Nasruddin Abubakar, Ketua Komunitas Pelaku Usaha Ekspor Impor Aceh (KPU-EIA) menyambut baik langkah Gubernur Aceh dalam mengaktifkan kembali Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Langsa - Komunitas Pelaku Usaha Ekspor Impor Aceh (KPU-EIA) menyambut baik langkah Gubernur Aceh dalam mengaktifkan kembali Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara. Keputusan ini merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Aceh dalam perdagangan nasional maupun internasional.
Selama ini, para pelaku usaha ekspor-impor di Aceh menghadapi tantangan besar dan perlakuan diskriminasi regulasi tata niaga ekpor impor dari pemerintah pusat serta keterbatasan infrastruktur pelabuhan sehingga terjadi ketergantungan pada pelabuhan di luar daerah.
Dengan diaktifkannya Pelabuhan Krueng Geukuh, biaya logistik dapat ditekan, waktu distribusi menjadi lebih efisien, dan akses pasar global terbuka lebih luas bagi produk-produk unggulan Aceh, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
Selain itu, keberadaan pelabuhan ini akan memberikan multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing Aceh di tingkat regional maupun internasional.
KPUEIA meyakini bahwa langkah ini selaras dengan cita-cita besar untuk menjadikan Aceh sebagai gerbang perdagangan internasional di kawasan barat Indonesia. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kepastian hukum dalam tata kelola pelabuhan dan perdagangan komoditi Aceh, KPUEIA mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar segera mensahkan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Pelabuhan dan Komoditi Aceh.
Lebih jauh, KPUEIA juga mendorong Pemerintah Aceh untuk mengaktifkan dan memaksimalkan fungsi pelabuhan-pelabuhan strategis lainnya di Aceh, yaitu Pelabuhan Kuala Langsa, Malahayati, Meulaboh, labuhan haji, Calang dan Sabang, yang memiliki posisi vital dalam mendukung distribusi komoditi Aceh ke pasar domestik maupun internasional. Dengan optimalisasi seluruh jaringan pelabuhan ini, Aceh akan benar-benar mampu menjadi pusat logistik dan perdagangan di kawasan barat Indonesia.
“Kami menilai kebijakan Gubernur sudah berada di jalur yang tepat. Kini, yang dibutuhkan adalah langkah nyata untuk mempercepat legalitas tata niaga melalui Qanun serta mengoptimalkan seluruh pelabuhan strategis di Aceh. Seperti apa yang telah dibahas dan dikaji pada pansus DPRA tahun 2021, yang melibatkan pengusaha dari berbagai daerah di Aceh. Jika ini terlaksana, maka biaya logistik turun, daya saing naik, dan Aceh akan berdiri sejajar sebagai pintu perdagangan dunia,” ucap Nasruddin Abubakar, Ketua KPUEIA pada Sabtu (4/10/2025).
KPUEIA mengajak seluruh pemangku kepentingan -- mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas -- untuk bersinergi dalam memperkuat tata niaga, memperluas akses pasar, dan memastikan agar Aceh memperoleh manfaat maksimal dari potensi strategisnya. Hanya dengan kerja sama dan persatuan semua pihak, Aceh dapat berdiri sejajar sebagai pintu perdagangan dunia dan motor penggerak ekonomi di kawasan barat Indonesia. [*]
Sebelumnya
