Rabu, 16 April 2025
Beranda / Ekonomi / LP3H Yayasan Matahari Siap Bantu Program Sertifikasi Halal Gratis 2025: Kuota 1 Juta Dinilai Masih Kurang

LP3H Yayasan Matahari Siap Bantu Program Sertifikasi Halal Gratis 2025: Kuota 1 Juta Dinilai Masih Kurang

Senin, 14 April 2025 14:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Ratnalia

Pujo Basuki, Direktur Yayasan Matahari sekaligus Penanggung Jawab LP3H. Foto: Doc Kolase Dialeksis


DIALEKSIS.COM | Aceh - Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Yayasan Matahari, yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 17 Mei 2022 dengan Nomor Registrasi 2205000003, siap memperkuat perannya dalam mendukung program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025. Program ini menargetkan kuota satu juta sertifikat halal, namun dinilai belum ideal oleh sejumlah pihak, termasuk LP3H Yayasan Matahari.

Kuota SEHATI 2025 dibuka secara bertahap: 50.000 kuota pada 19 Maret (uji coba), 475.000 kuota pada 11 April, dan 475.000 kuota pada 14 Mei. Pujo Basuki, Direktur Yayasan Matahari sekaligus Penanggung Jawab LP3H, menegaskan kesiapan lembaganya mendukung program pemerintah ini, meski menyoroti ketidakcukupan kuota.

“Satu juta sertifikat masih kurang, mengingat antusiasme pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) meningkat signifikan. Idealnya, kuota perlu ditingkatkan menjadi tiga juta per tahun,” ujar Pujo dalam keterangan resmi kepada Dialeksis, Senin (14/4/2025).

Sebagai LP3H terbesar di Aceh dengan 723 pendamping di 23 kabupaten/kota dan 2.269 pendamping secara nasional, Yayasan Matahari telah diakui sebagai LP3H Terbaik Nasional oleh BPJPH pada Desember 2023. Prestasi ini mengantarkan mereka menjadi bagian dari Tim Pembinaan Jaminan Produk Halal (JPH) di ASEAN.

Pujo mengungkapkan, kuota terbatas berpotensi menyulitkan pelaku usaha yang tidak kebagian alokasi pada 2024.

“Banyak pengajuan tahun lalu yang belum terakomodasi dan diikutsertakan tahun ini. Kami khawatir kuota satu juta tidak mencukupi,” tambahnya.

Bagi UMK yang tidak memperoleh kuota gratis, Pujo menyarankan dua opsi, pertama; mengajukan sertifikasi mandiri dengan biaya Rp230.000 yang ditransfer langsung ke rekening BPJPH. Dan kedua; berkoordinasi dengan Dinas UMKM setempat untuk memfasilitasi pembiayaan melalui: anggaran daerah, pembiayaan alternatif, dana kemitraan, hibah pemerintah/lembaga, dana bergulir, dan sumber sah lainnya.

Info lain disampaikan Pujo terkait strategi utama LP3H Yayasan Matahari, teraplikasi menjadi tiga cara yakni; pendampingan Door-to-Door, dimana Memanfaatkan 723 pendamping di Aceh dan 2.269 pendamping nasional untuk membantu pengisian dokumen hingga verifikasi.

“Selanjutnya edukasi berbasis komunitas cara membuat Workshop di 23 kabupaten/kota Aceh dan 34 provinsi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ormas keagamaan. Sinkronisasi data - memastikan UMK di daerah terpencil terdata akurat melalui sistem informasi terintegrasi, dan terakhir diperlukan rekrutmen dan pelatihan pendamping baru bertujuan menyiapkan tenaga pendamping profesional,” jelasnya lebih rinci.

“Kami juga membentuk task force khusus untuk memantau progres pendaftaran di setiap tahap. Pencapaian kuota harus diimbangi kualitas,” tegas Pujo.

Pujo menekankan, kesuksesan SEHATI 2025 tidak hanya terletak pada pencapaian kuota, tetapi juga pengawasan. “BPJPH perlu memperkuat audit acak dan menjatuhkan sanksi tegas jika ada pelanggaran,” ujarnya.

Ditanyakan kepada Pujo manfaat sertifikasi Halal bagi UMK, menurutnya dapat membangun kepercayaan konsumen artinya jaminan kehalalan produk sesuai syariat Islam. Selain itu meningkatkan daya saing global agar membuka pasar domestik dan internasional, terutama negara mayoritas Muslim. Tidak luput manfaat sertifikais halal untuk pepatuhan Hhukum agar memenuhi regulasi pemerintah, serta citra positif berdampak nilai tambah branding dan loyalitas pelanggan.

“Peluang ekspor lebih luas dapat mengakses ke pasar Timur Tengah, Asia, dan Afrika serta jaminan mutu agar proses produksi higienis dan transparan,” jelasnya lagi.

Dengan rekam jejak sebagai LP3H terbaik nasional, Yayasan Matahari optimistis menjadi mitra kunci pemerintah dalam membangun ekosistem halal inklusif.

“Kami siap membantu, tetapi evaluasi berkala diperlukan. Jika kuota terbukti kurang, pemerintah harus responsif menyesuaikan,” pungkas Pujo.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
dora
dinsos
inspektorat
koperasi
disbudpar