Muyashir Asriyan Haikal, mahasiswa Aceh sekaligus Ketua Gen Z Mualem. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait pengembangan Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman menuai kritik dari kalangan mahasiswa Aceh. Mereka menilai penjelasan yang disampaikan Bahlil mengenai tingginya biaya pembangunan pipa menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun tidak menggambarkan keseluruhan skema pengembangan proyek sebagaimana tercantum dalam Plan of Development (PoD) I.
Pandangan tersebut disampaikan Muyashir Asriyan Haikal, mahasiswa Aceh yang juga menjabat Ketua Gen Z Mualem. Menurutnya, narasi yang dibangun Menteri ESDM berpotensi menyesatkan publik karena menyederhanakan persoalan teknis dan ekonomi proyek migas berskala besar tersebut.
"Pernyataan yang seolah-olah hanya menyisakan dua pilihan, yakni membangun pipa yang mahal atau menggunakan FPSO, tidak sesuai dengan fakta teknis di lapangan. Masyarakat tidak memperoleh informasi secara utuh mengenai desain pengembangan yang telah disetujui pemerintah," kata Haikal dalam keterangannya di Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).
Pernyataan itu merupakan tanggapan atas keterangan Bahlil kepada wartawan usai menghadiri pelantikan DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026). Saat itu, Bahlil menyebut penyaluran gas ke KEK Arun melalui jaringan pipa memerlukan investasi sangat besar sehingga harga gas diperkirakan dapat melampaui US$10 per MMBtu.
Haikal menilai penjelasan tersebut mengabaikan fakta bahwa skema PoD I berbasis Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang telah memperoleh persetujuan pemerintah juga tetap menggunakan pipa bawah laut sepanjang sekitar 84 kilometer menuju Onshore Receiving Facility (ORF) Arun.
"Persoalannya bukan menggunakan pipa atau tidak menggunakan pipa. Yang seharusnya dibandingkan adalah model pengolahan gasnya, apakah seluruh proses dilakukan di laut atau dikombinasikan dengan fasilitas pengolahan di darat. Perbandingan itu harus diuji secara objektif," ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah perlu membuka hasil kajian teknis dan ekonomi secara independen agar publik dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing skema berdasarkan parameter yang sama.
Menurut Haikal, pemerintah juga tidak semestinya mempertentangkan kepentingan investasi dengan kepentingan masyarakat Aceh.
"Aceh tidak menolak investasi. Yang kami inginkan adalah desain pengembangan yang tetap bankable bagi investor, namun pada saat yang sama mampu menjaga aset negara, membuka lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi KEK Arun," tegasnya.
Haikal mengakui Lapangan Tangkulo merupakan proyek laut dalam dengan kedalaman sekitar 1.200 meter sehingga memiliki tantangan teknis yang tidak sederhana. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak otomatis mengharuskan seluruh proses pengolahan gas dilakukan di lepas pantai.
Sebagai alternatif, mahasiswa Aceh menawarkan skema hybrid offshore-onshore. Dalam konsep tersebut, proses produksi awal dan aspek keselamatan tetap dilakukan di laut, sedangkan pengolahan utama gas, kondensat, natural gas liquids (NGL), metering hingga hilirisasi ditempatkan di KEK Arun.
Ia juga mengutip data PoD I yang menyebut proyek Tangkulo memiliki potensi gross revenue sekitar US$12,292 miliar, dengan Net Present Value (NPV-10) mencapai US$640,35 juta dan Internal Rate of Return (IRR) sekitar 17 persen.
Sementara itu, biaya yang dapat dikembalikan (deductible cost) diperkirakan mencapai sekitar US$7,743 miliar, termasuk biaya operasi dan Abandonment and Site Restoration (ASR) sekitar US$5,451 miliar.
Karena itu, Haikal meminta pemerintah tidak hanya membandingkan besarnya investasi awal (capital expenditure/CAPEX), tetapi juga mengevaluasi keseluruhan biaya sepanjang siklus proyek (life cycle cost), termasuk biaya sewa FPSO, logistik laut, potensi downtime, eskalasi biaya operasi hingga biaya penghentian fasilitas (termination cost).
Selain aspek ekonomi, mahasiswa Aceh juga menyoroti keberlanjutan operasional PT Perta Arun Gas (PAG). Menurut Haikal, perusahaan tersebut saat ini mengelola fasilitas regasifikasi berkapasitas hingga 405 MMSCFD serta lima tangki LNG di KEK Arun yang merupakan aset strategis negara.
"Kebijakan pengembangan Tangkulo harus menjaga keberlanjutan PT Perta Arun Gas, bukan justru menjadikan KEK Arun hanya berfungsi sebagai titik metering," katanya.
Ia meminta pemerintah memverifikasi informasi mengenai potensi lebih dari 400 pekerja PAG yang disebut dapat terdampak apabila seluruh pengolahan gas dilakukan di laut, sementara fasilitas darat hanya difungsikan sebagai stasiun metering yang diperkirakan membutuhkan belasan tenaga kerja.
Menurutnya, dampak sosial dan ketenagakerjaan tersebut harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam pernyataannya, mahasiswa Aceh menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, Menteri ESDM diminta mengoreksi pernyataan publiknya dengan menjelaskan bahwa skema FPSO yang telah disetujui pemerintah tetap menggunakan pipa bawah laut menuju Arun.
Kedua, pemerintah diminta membuka seluruh hasil kajian melalui mekanisme open book dan melakukan pengujian independen terhadap skema FPSO, subsea-to-shore, maupun skema hybrid dengan parameter yang sama, mulai dari CAPEX, OPEX, NPV, harga gas, risiko, emisi hingga jadwal proyek.
Ketiga, pemerintah diminta menyusun rencana transisi bagi PT Perta Arun Gas dan KEK Arun sebelum produksi perdana (first gas) guna melindungi aset negara, tenaga kerja, vendor lokal, LNG hub, serta pengembangan industri hilir.
Keempat, Pemerintah Aceh didesak dilibatkan secara langsung dalam penyusunan addendum PoD I agar keputusan pengembangan Lapangan Tangkulo dilakukan secara partisipatif.
Haikal menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi migas, melainkan upaya agar pengembangan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi Aceh.
"Gas Aceh harus menjadi fondasi industrialisasi daerah melalui penguatan KEK Arun, mendukung PT Pupuk Iskandar Muda, memperkuat pasokan energi untuk PLN, menjaga keberlanjutan PT Perta Arun Gas, serta menciptakan lapangan kerja. Jangan sampai Aceh kembali hanya menjadi wilayah yang dilewati gas tanpa memperoleh manfaat maksimal," pungkasnya.
Sebelumnya
