Mendagri Tito Karnavian. [Foto: Metro TV/Kautsar]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sejumlah gubernur yang mengeluhkan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia meminta para kepala daerah untuk tidak langsung bersikap pesimistis ataupun resisten terhadap kebijakan tersebut.
"Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan," kata Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menegaskan, selama ini tidak sedikit anggaran daerah yang tidak digunakan secara efisien. Bahkan, menurutnya, pemborosan anggaran kerap berujung pada masalah hukum yang menjerat kepala daerah.
"Banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain," tegasnya.
Ia pun meminta para gubernur untuk melakukan evaluasi internal dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran. "Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan," ujarnya.
Tito juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji kembali penggunaan anggaran mereka pasca pemotongan TKD.
"Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu," kata Tito.
Ia memastikan pemerintah pusat tetap membuka ruang diskusi apabila ada daerah yang benar-benar mengalami kesulitan akibat pengurangan dana tersebut.
Inovatif dan Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah
Tito juga meminta pemda untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan di tengah pemotongan TKD. "Daerah harus bisa cerdas dan inovatif dalam mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil," ujarnya.
Tito menekankan bahwa pemda perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang sudah ada, seperti pajak restoran, hotel, dan parkir. Ia menyoroti masih adanya kebocoran dari sektor-sektor tersebut dan mendorong perbaikan sistem pemungutan agar pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah.
“Restoran dan hotel umumnya sudah dikenakan pajak. Tinggal bagaimana pemda memastikan pemungutan berjalan dengan baik,” katanya. “Parkir juga harus dibuat sistem yang transparan, supaya tidak bocor.”
Selain itu, Tito mendorong pemda untuk aktif mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan. Ia menyebut program-program ini bukan hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi daerah.
“Ini harus ditangkap oleh daerah. Ada segi positifnya seperti pembukaan lapangan kerja, terbentuknya rantai pasok, dan perputaran uang yang lebih merata di daerah,” tambah mantan Kapolri itu.
Dengan dorongan tersebut, Tito berharap pemda tidak hanya mengandalkan dana pusat, tetapi juga mampu membangun kemandirian fiskal melalui inovasi dan optimalisasi sumber daya lokal. [kompas/metro]
Sebelumnya
