Seorang buruh tani memanen jagung di area persawahan Desa Bogem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). [Foto: Antara Foto/Prasetia Fauzani]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mulai menggulirkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan tahun 2026 sejak Sabtu (9/5/2026). Hingga 12 Mei, realisasi penyaluran program tersebut telah mencapai 786,1 ton dan dipastikan akan terus bergulir untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat peternak.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan SPHP jagung menjadi langkah pemerintah dalam mengendalikan harga pakan ternak yang terus berada di atas ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP).
Ketut menegaskan distribusi SPHP jagung harus tepat sasaran sesuai data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Ia meminta koperasi maupun asosiasi peternak tidak menyalurkan jagung di luar anggota yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026.
"Ada pesan dari Bapak Kepala Bapanas, yang paling penting adalah targetnya benar-benar tercapai. Kalau anggotanya 9, berikan ke 9 anggota itu. Jangan ke mana-mana karena ini menyangkut akuntabilitas pendistribusian SPHP jagung," ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Dalam program ini, harga jagung pakan ditetapkan Rp 5.000 per kilogram di Gudang Bulog dan maksimal Rp 5.500 per kilogram di tingkat peternak. Penyaluran dilakukan melalui koperasi atau asosiasi peternak kepada anggota yang telah diverifikasi bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
Berdasarkan data Bapanas, penyaluran terbesar sejauh ini terjadi di Jawa Timur sebanyak 395,5 ton, disusul Jawa Tengah 300,8 ton, Yogyakarta 70 ton, Jawa Barat 10 ton, dan Nusa Tenggara Barat 9,8 ton. Adapun target nasional penyaluran SPHP jagung pakan pada 2026 mencapai 213,1 ribu ton, sementara stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) per 13 Mei tercatat sebesar 234 ribu ton.
Ketut berharap program SPHP jagung dapat menekan harga pakan ternak sekaligus menjaga kestabilan harga telur ayam di pasaran.
"Sekaligus juga harapan dari pemerintah, tentu harga telur dapat relatif lebih stabil. Artinya harga jangan terlalu tinggi tapi bapak ibu peternak juga mendapatkan untung yang wajar," pungkasnya. [in]
Sebelumnya
