Ilustrasi penerimaan pajak. [Foto: liputan6.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh menggelar rapat asset dan liabilities committee (ALCo) regional Aceh.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu Satu di Aceh yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Dalam rapat ALCo regional Aceh dilaporkan kinerja APBN regional Aceh sampai dengan 30 April 2024 dengan total pendapatan tercatat Rp1,97 triliun (30,33 persen) dan total belanja Rp15,17 triliun (30,93 persen) sehingga terjadi defisit regional Rp13,20 triliun.

Kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,84 persen secara year on year (yoy), yang ditopang oleh penerimaan pajak hingga 30 April 2024 sebesar Rp1,46 triliun, terealisasi 23,54 persen dari target APBN 2024.

"Penerimaan tersebut ditopang dominan dari pembayaran Wajib Pajak dari sektor-sektor yang terkait belanja APBD dan APBN yaitu Wajib Pajak Instansi Pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi serta PPN/PPnBM," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Aceh, Safuadi, Selasa (28/5/2024).

Sementara itu, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp97,15 miliar, terealisasi sebesar 51,17 persen dari target APBN 2024. Penerimaan didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Cukai 275,87 persen (yoy) dan Bea Masuk 704,42 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara per 30 April 2024 mencapai Rp15,17 triliun, mengalami ekspansi 11,17 persen secara yoy.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara yoy didorong pertumbuhan terutama belanja pegawai (pembayaran THR), mengingat bulan April terdapat momen Ramadan dan lebaran. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 31,75 persen diantaranya telah terealisasi Dana Otsus sebesar 30 persen.

Untuk APBD (konsolidasi), kata Safuadi, sampai dnegan 30 April 2024 pendapatan mencapai Rp6,78 triliun (17,17 persen), belanja senilai Rp5,35 triliun (13,16 persen) dan net pembiayaan daerah tercatat Rp934,01 miliar, sehingga akumulasi SiLPA Rp2,36 triliun.

"Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sebesar Rp5,74 triliun (netto) atau 84,7 persen dari total pendapatan APBD," katanya.

Untuk analisis tematik ALCo pada bulan ini adalah mengenai dampak perubahan iklim terhadap perekonomian. Sektor yang paling terdampak perubahan iklim adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengingat sektor ini menurut rilis PDRB terbaru dari BPS bersumbangsih 31,65 persen pada PDRB.

Sektor lain yang terdampak adalah konstruksi, cuaca ekstrem menghambat pembangunan infrastruktur. Dampak el nino sebaliknya membuat tangkapan ikan berlebih sehingga pasar kelebihan supply dan harga ikan anjlok.

Terhadap program strategis nasional (PSN) Bendungan dan Irigasi serta program prioritas nasional dukungan APBN terhadap Pekan Olahraga Nasional, Kanwil DJPb dan KPPN secara aktif melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan satker-satker strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur signifikan (PSN dan PON Aceh Sumut).

Selain itu, Kanwil DJPb akan terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh termasuk komunikasi high level dengan Pj. Gubernur Aceh secara langsung untuk pengawalan penyelesaian PSN bendungan, tol, daerah irigasi dan persiapan sarpras PON XXI-2024. [*]