Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Aceh, Darmawan. [Foto: dok Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Aceh, Darmawan, menyampaikan bahwa fluktuasi harga beras belakangan ini memiliki dampak signifikan di Aceh.

Kenaikan harga beras di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara itu turut memengaruhi kondisi di Aceh, tetapi hal ini memberikan peluang bagi petani di daerah tersebut.

Darmawan menjelaskan bahwa kekosongan barang di Pulau Jawa mendorong para pengusaha dan pengepul beras di Aceh untuk mencari sumber pasokan. Saat ini, Aceh sedang mengalami musim panen, dan beras produksi lokal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah stok beras di Pulau Jawa.

"Kami melihat bahwa Aceh menjadi tujuan pencarian beras. Ini adalah peluang bagi petani kita di Aceh untuk mendapatkan harga yang menguntungkan," ungkapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (8/2/2024).

Dalam konteks hukum ekonomi, dijelaskan bahwa permintaan yang meningkat namun pasokan yang terbatas akan membuat harga beras naik. Petani di Aceh, menurutnya, sangat diuntungkan karena dapat menjual gabah kering panen (GKP) Rp 6500 - 7000 dari harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5200. 

Harga ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, yang hanya sebesar Rp 5200.

"Saya bersyukur melihat petani kita dapat menjual padi dengan harga yang cukup menguntungkan. Ini membuktikan bahwa pasar beras di Aceh sedang bergairah," tambah Darmawan.

Dalam konteks regulasi pemerintah, ia menyoroti aturan yang menetapkan HET sebesar Rp 5200. Namun, ia menegaskan bahwa di lapangan, harga gabah sudah mencapai kisaran Rp 6200-6500 di tingkat petani. 

"Saya mengajak pemerintah agar dapat mendorong masyarakat yang memiliki lahan kosong untuk segera menanam padi atau yang sudah selesai panen agar segera membajak lahan jika kondisi persawahan memungkinkan," tutupnya.