Bambang Pramusinto, General Manager Kyriad Muraya Hotel Aceh. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Aceh - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengecam keras pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyarankan pelaku industri perhotelan beralih ke pangsa pasar baru di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pemangkasan anggaran negara. Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, menyebut imbauan tersebut sebagai upaya pelimpahan tanggung jawab sepihak yang mengabaikan realitas lapangan.
“Industri perhotelan selama ini tumbuh karena menyesuaikan permintaan pemerintah sebagai konsumen utama. Ketika pemerintah tiba-tiba menghentikan belanja tanpa transisi, hotel-hotel langsung kolaps,” tegas Hariyadi seperti dilansir Tempo.
Menurut data PHRI, belanja pemerintah menyumbang 40% okupansi kamar hotel secara nasional, bahkan mencapai 70% di luar Jawa. Namun, efisiensi anggaran yang dilakukan secara mendadak sejak awal 2025 membuat aktivitas sektor ini nyaris nol di kuartal pertama. “Ini bukan sekadar pemotongan, tapi nihil kegiatan sama sekali. Hotel-hotel tidak punya waktu untuk beradaptasi,” ujarnya.
Dampak krisis ini langsung terasa di lapangan. Bambang Pramusinto, General Manager Kyriad Muraya Hotel Aceh, mengungkapkan penurunan omzet sebesar 30% pada Januari-Maret 2025. “Di Maret, kami terpaksa mengurangi karyawan. April ini, kami terapkan kebijakan cuti tanpa bayar untuk mengurangi beban gaji,” paparnya saat dikonfirmasi Dialeksis.
Bambang menegaskan, kebijakan penghematan anggaran pemerintah berpotensi memicu PHK besar-besaran hingga tutupnya hotel jika tidak segera dicabut. “Kalau terus dipaksakan, industri ini akan hancur. Kami butuh kepastian,” tegasnya.
Sebagai jalan keluar, Bambang mendesak pemerintah mencabut kebijakan penghentian belanja untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Yang penting, kegiatan itu tetap berjalan dengan biaya terkontrol. Jangan sampai ada mark up dari penyelenggara,” ujarnya.
Selain itu, ia mengusulkan pemberian keringanan pajak sebagai solusi jangka pendek. “Tapi prioritas utama adalah mengembalikan alokasi belanja untuk meeting dan dinas. Tanpa itu, hotel-hotel kecil di daerah akan gulung tikar,” tambah Bambang.
PHRI menilai pemerintah perlu mengambil langkah responsif sebelum krisis meluas. “Ini bukan soal bisnis semata, tapi nyawa ribuan pekerja yang bergantung pada industri ini,” pungkas Hariyadi.
Sebelumnya
