Setop Ekspor Bahan Mentah, Kejar Substitusi Impor! Jurus Hilirisasi Dipacu

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Program hilirisasi kembali ditegaskan sebagai jurus utama pemerintah untuk menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat industri dalam negeri. 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai prioritas ekonomi nasional, dengan fokus mengubah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Langkah ini dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan pasar domestik yang kuat dan mengurangi arus barang impor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan larangan ekspor bahan mentah terbukti berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor. Contoh paling nyata terlihat dari komoditas nikel, yang nilainya melonjak berkali-kali lipat setelah kebijakan penghentian ekspor bijih diterapkan. 

"Hilirisasi bukan sekadar strategi perdagangan, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja dan memeratakan pembangunan industri," jelasnya dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (17/2/2026).

Pemerintah kini menyiapkan evaluasi lanjutan terhadap sejumlah komoditas lain agar tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah. Skema ini diarahkan untuk mendorong investasi pabrik pengolahan di dalam negeri, sehingga kebutuhan industri nasional bisa dipenuhi dari produksi lokal. Dengan begitu, produk hasil hilirisasi diharapkan menjadi substitusi langsung bagi barang impor yang selama ini membanjiri pasar domestik.

Sebagai penguat kebijakan, pemerintah telah menetapkan belasan proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah yang ditargetkan berjalan mulai tahun ini. Proyek tersebut mencakup sektor mineral, energi, hingga pengolahan bahan baku industri. Perbankan dan investor nasional didorong masuk agar pembiayaan tidak bergantung pada modal asing, sekaligus menjaga nilai tambah tetap berputar di dalam negeri.

Dalam proyeksi jangka panjang, hilirisasi diperkirakan menyerap jutaan tenaga kerja dan mendongkrak kontribusi terhadap PDB secara signifikan. Selain mendorong ekspor produk jadi, kebijakan ini diposisikan sebagai tameng ekonomi untuk menekan impor dan memperkuat kedaulatan industri nasional. 

Pemerintah menilai momentum ini sebagai peluang besar untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang industri bernilai tinggi. [in]